Rabu, 7 Desember 2022

Breaking News

  • Bupati Kayong Utara Kalbar Dukung Sultan Siak II Tengku Buwang Asmara di Usul Pahlawan Nasional   ●   
  • Bhayangkari Polsek Sungai Apit, Beri Bantuan Sembako ke Penderita Disabilitas   ●   
  • Ikuti Rakornas P2DD, Suhardiman Amby Ingin Kuansing Jadi Daerah Maju Dan Prioritas   ●   
  • 100 Pulau di Maluku Mau Dijual, Mendagri: Daripada Tak Digunakan Kosong Begitu Saja   ●   
  • Bupati Kasmarni Apresiasi Turnamen Sepakbola Desa Meskom Cup II   ●   
Dugaan Penyelah Gunaan Dana Bantuan Desa
LSM BPAN dan LAI Pertanyakan Program Ketahanan Pangan Desa Rambah Hilir Tengah
Rabu 10 Agustus 2022, 05:40 WIB

ROKAN HULU - LSM Badan Penelitian Asset Negara (BPAN) bersama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI) Rusli Iswandi selaku Humas dan Damanik Wartawan Riau Lantang, Ismail dari media Fokus Kriminal didampingi Babin Kamtibmas Polsek Rambah Hilir Bripka Ridwan mendatangi Desa kantor Rambah Hilir Tengah untuk mengklarifikasi atas laporan dari masyarakat

terkait program ketahanan pangan Desa Ramba Hilir Tengah. Senin (08/08/2022)

Kedatangan mereka langsung diterima kepala Desa Rambah Hilir Tengah Jasrul.

Berdasarkan data yang diterima media ini bahwa Desa Rambah Hilir Tengah mendapatkan bantuan Program kegiatan Desa Tahun Anggaran 2022 yakni Program Ketahanan pangan dengan pagu anggaran 162. 850.400 Program Covid pagu anggaran 65.140.160, Program stanting Desa pagu anggaran 40.712.600 , Program Pustaka Desa pagu anggaran 19.200.000.

Adapun hasil klarifikasi yang didapatkan dari Kepala Desa Jasrul mengatakan," untuk Program Ketahanan Pangan berupa kambing, ayam dan bantuan bibit, pupuk pertanian serta peralatan pertanian berupa sprayer
," jelasnya

Ketika ditanya bukti-bukti dari pelaksanaan kegiatan itu, Kades Jasrul
tidak dapat memberikan bukti-bukti terlaksananya kegiatan tersebut baik berupa data penerima program maupun nama penangungjawab kegiatan atau TPK (Team Pelaksana Kegiatan) dari kegiatan itu

Kepala Desa Jasrul mengatakan belom bisa memberikan data karena tidak diberitahukan terlebih dahulu melalui surat secara tertulis apa-apa yang akan dipertanyakan, selanjutnya dia meminta diberi waktu untuk melengkapi data data yang diminta oleh LSM Badan Penelitian Asset Negara (BPAN) bersama Lembaga Aliansi Indonesia (LAI)

Begitu juga dengan program stanting desa untuk pengadaan barang dan jasa pada kegiatan stanting telah ada, namun belum dibagikan kepada Posyandu ungkap Kepala Kades didamping oleh Kaur Keuangan Sri Wahyuni.

Terkait program Pustaka Desa, setelah dikonfirmasi kepada TPK. Sri Wahyuni. sekaligus Kaur Keuangan mengatakan Dana 19 juta tersebut teruntuk honor 2 orang petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Ditempat terpisah dikonfirmasikan Kaur Perencanaan dan Pembangunan Muhammad Yunus mengatakan bahwa beliau ditunjuk sebagi TPK Covid dan Stanting tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan Belanja Anggaran dan beliau tidak mengakui sebagai TPK yang ditunjuk kades secara mendadak, dan beliau hingga saat ini tidak pernah menerima surat tugas sebagai TPK ungkap beliau kembali.

Begitu juga Babin Kamtimbas Polsek Rambah Hilir Bripka Ridwan saat dikonfirmasi tentang program Covid19 selaku mengatakan sangat kecewa karena dalam kegiatan Covid beliau tidak pernah dilibatkan.

Terkait hal tersebut Tokoh Pemuda Rambah Hilir Tengah Al Fijri mengatakan bahwa sangat kecewa dengan sikap pemerintahan desa yang tidak ada keterbukaan atau transparansi yang bertolak belakang dengan penyampaian Visi dan misi disaat pencalonan kepala desa Rambah Hilir Tengah tegasnya,

Sebagai lanjut contoh masalah program ketahanan pangan Kambing lebih dari 10 ekor yang mati, apakah itu kelalaian atau ternak tidak sesuai dengan spekifikasi hingga ketangan peternak, apalagi masalah kegiatan pustaka yang pagu 19 juta yang hanya untuk honor 2 orang?

Tidak masuk akal dan kegiatan akal akalan ungkapnya, begitu juga dengan pemotongan gaji Aparatur Desa walaupun telah dikembalikan namun peruntukan pemotongannya yang tidak jelas.
Demikian juga setelah klarifikasi di BPD Rambah Hilir Tengah diketahui bahwa dalam rapat hearing BPD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) tidak hadir dalam sidang tersebut dan adanya permintaan untuk data kegiatan berjalan akan baru ada pada akhir Agustus.(ip)




Editor : Tis
Kategori : Rohul
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top