PEKANBARU - Heboh terkait penetapan Pejabat atau Pj Walikota Pekanbaru dan Pj Bupati Kampar terus berlanjut. Pemicunya, beredar info Mendagri menetapkan pejabat di luar enam nama yang diusulkan Gubernur Riau Syansuar. Infonya, Muflihun yang merupakan Sekretaris DPRD Riau ditetapkan sebagai Pj Walikota Pekanbaru. Sementara Pj Bupati Kampar untuk Kamsol yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Riau. Meskipun menurut Sekdaprov Riau, Pj Bupati Kampar sesuai usulan, yakni Imron Rosady, Kepala Dinas Tenaga Kerja Riau.

Sementara Berdasarkan informasi yang berkembang, usulan Gubri diajuka pada 26 April 2022. Mereka yang diusulkan adalah Enam nama pejabat Pemprov Riau yang diusulkan Gubri itu adalah, Boby Rahmat (Kadispora), Masrul Kasmy (Asisten I Setdaprov Riau) dan M Edy Afrizal (Kepala BPBD Riau) untuk calon Pj Wako Pekanbaru. Kemudian, Imron Rosyadi (Kadisnaker), Roni Rahmat (Kadispar) dan Zulkifli Syukur (Karo Kesra Setdaprov Riau) untuk calon Pj Kampar.

Banyak pihak meributkan keputusan Mendagri tersebut. Pusat dianggap tak menghargai otonomi daerah. Selain itu, Muflihun dan Kamsol dicap sebagai pembangkang. Melawan atasan. Sementara Gubri sendiri meminta masyarakat menahan diri. Sabar menunggu SK Menteri Dalam Negeri keluar.

Ternyata Riau tidak sendiri. Sejumlah daerah juga senasib. Seperti Sumatera Barat dan Jawa Barat. Provinsi tetangga, Sumbar hanya satu daerah yang akan dipimpin Pj, yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai. Infonya, Mendagri memilih nama diluar tiga usulan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah.

Situasi lebih buruk terjadi di Jawa Barat. Ada tiga paket calon PJ yang diusulkan Gubernur Ridwan Kamil, yaitu untuk Kota Cimahi, Kota Tasikmalaya, dan Kabupaten Bekasi. Infonya, Mendagri mengeluarkan SK untuk tiga nama di luar usulan Gubernur Ridwan Kamil. Seorang sumber di Kemendagri menyebutkan kalau gubernur yang akrab disapa Kang Emil tersebut sempat meradang. menyampaikan keberatannya kepada Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Kamil.

Kondisi serupa kabarnya juga dialami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Usulan Pj yang disampaikan tidak semua diakomodir Mendagri. Padahal Ganjar adalah gubernur kader PDIP.

Di Jawa Tengah ada enam kabupaten dan kota yang akan dipimpin PJ. Yaitu Kabupaten, Banjarnegara, Batang, Jepara, Pati, Cilacap, Brebes dan Kota Salatiga.

Seorang sumber mengatakan hal itu dikarena hubungan Ganjar dan para petinggi Partai Banteng sedang tidak harmonis. Ganjar dianggap terlalu ambisius menuju Pilpres 2024.

Jika di Riau persoalan penetapan PJ kepala daerah di luar usul gubernur jadi isu panas, sementara di provinsi lain tidak ada yang mempermasalahkan. Semua pihak Maklum, Mendagri punya dasar mengambil keputusan tersebut. Yakni berdasarkan Permendagri No.1 tahun 2018. Pada pasal 5, ayat 3 disebutkan bahwa Pj kepala daerah bisa diangkat Mendagri di luar yang diusulkan gubernur.

Sementara Sekretaris Jenderal Kemendagri Suhajar Dewantoro tidak membantah dan membenarkan, saat ditanya ada berapa gubernur yang menyampaikan protes karena Pj yang ditetapkan di luar usulan mereka.

"Saya belum bisa membahas masalah itu. Nanti saja ya. Saya sedang dengan Pak Airlangga (Ketum DPP Partai Golkar.red)," ujarnya seraya menutup pembicaraan.***(mad)
Minggu, 15 Mei 2022