61 Pejabat Pemprov Riau Resmi Dilantik, 21 Mantan Kepala Satker Nonjob

Pelantikan Pejabat Pratama Eselon II pemprov Riau

Minggu 26 April 2015, 06:48 WIB

Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman memberikan ucapan selamat kepada para pejabat eselon II di lingkungan Pemprov Riau saat pelantikan yang digelar di Gedung Daerah, Jumat (24/4).

PEKANBARU. Riaumadani. com -Teka-teki tentang sosok pejabat yang menduduki jabatan di Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemprov Riau yang baru, akhirnya terjawab. Hal itu setelah Plt Gubri Arsyadjuliandi Rachman, secara resmi melantik 61 orang pejabat pratama eselon II di lingkungan Pemprov Riau, Jumat [24/4/2015], di Gedung Daerah.

Kebijakan itu di sisi lain juga berdampak terhadap para pejabat eselon II lainnya, khususnya yang pernah menjabat sebagai kepala dinas, badan dan biro di lingkungan Pemprov Riau. Mereka berjumlah sebanyak 21 orang, yang saat ini lowong posisi alias nonjob. Meski merasa berat, namun beberapa di antara mereka mengaku bisa menerima fakta pahit tersebut.

Dari 62 posisi yang dicari Pemprov Riau, satu posisi masih dibiarkan kosong, yakni untuk Sekretaris DPRD Riau. Hingga saat ini, posisi ini masih dibiarkan kosong. Berbeda dengan rumor yang beredar sebelumnya, kebanyakan pejabat yang dilantik tersebut, kebanyakan adalah wajah baru. Meski pun wajah lama masih ada, namun jumlahnya tidak begitu dominan.

Suasana Tegang
Dari pantauan wartawan dilansir Haluan Riau di Gubernuran Riau, tempat pelantikan berlangsung, suasana tegang dan harap-harap cemas tampak di wajah para pejabat yang telah dinyatakan lolos dalam proses seleksi assessment.

Seperti diketahui, pejabat yang lulus dinyatakan sebanyak 136 orang. Sementara yang dipilih menjadi kepala satuan kerjanya hanya berjumlah 62 orang. Suasana menjadi tegang, karena hingga detik-detik pelantikan, para pejabat tersebut belum mengetahui siapa di antara mereka yang bakal terpilih. Hasilnya, ada 61 nama yang dipanggil untuk dilantik.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, mengatakan, pemilihan para pejabat eselon II Pemprov Riau kali ini, merupakan awal dari langkah Pemprov Riau melaksanakan reformasi birokrasi, yang dimulai dengan seleksi terbuka atau assesment.

Ke depan, hal serupa juga akan diterapkan kepada seluruh aparatur sipil negara [ASN] di pemerintahan kabupaten/kota di Riau. "Ini sebagai bentuk keadilan, kesetaraan dan kesempatan kepada ASN di Riau. Jadi semua memiliki peluang untuk mengikuti seleksi terbuka ini," ujarnya, ketika ditemui usai pelantikan.

Pelantikan kali ini juga sebagai upaya mengisi kekosongan Susunan Organisasi dan Tata Kerja [SOTK] Pemprov Riau, sesuai Peraturan Daerah [Perda] Nomor 1, 2 dan 3 Tahun 2013. Meski terlambat, namun menurutnya hal itu lebih baik supaya ada kepastian terkait SOTK Pemprov Riau.

Pihaknya berharap, susunan pejabat yang terpilih saat ini sudah mencerminkan dan mewakili seluruh daerah di Riau Sehingga bisa menjadi spirit Riau untuk bersama-sama membangun Riau ke depan

Selain itu, dengan dilantiknya pejabat pratama ini, seluruh pejabat sudah bisa melaksanakan tugas dengan kewenangan penuh sesuai dengan jabatannya. Plt Gubri juga berharap pejabat eselon III dan IV mendukung pejabat pratama yang baru dilantik.

"Banyak tantangan yang harus dihadapi, seperti mewujudkan Visi Riau 2020. Serta berbagai hal lainnya yang harus segera dibenahi. Termasuk di antaranya memaksimalkan penyerapan anggaran daerah untuk pembangunan.

"Banyak hal yang segera ditangani. Termasuk berkurangnya pendapatan daerah dari sektor DBH migas. Jadi setiap harus giat menggenjot PAD dari sektor lain," ingatnya.

Nonjob
Pelantikan kemarin, juga menyisakan kekecewaan bagi para pejabat yang tak terpilih. Khususnya, mereka yang sebelumnya telah menjabat sebagai kepala satuan kerja di lingkungan Pemprov Riau.

Seperti diungkapkan mantan Kadisbun Riau, Zulher. Meski tak terpilih lagi, namun ia tampak berusaha tegar saat dihampiri awak media. Menurutnya, apa yang telah diumumkan sudah sesuai dengan aturannya.

Sementara itu, Plt Gubri mengatakan pejabat yang tidak terpilih agar tetap bekerja. Karena seorang ASN, harus siap ditempatkan di mana saja. Melihat pengalaman mereka, sangat mungkin pengetahuan mereka akan digunakan untuk menjadi assesor pemerintahan di Bumi Lancang Kuning.

Hal itu mengingat, masih ada sekitar 7.600 ASN se-Riau, yang seharusnya menjalani proses assessment. "Jadi tidak ada kita yang menganggur, dan keputusan ini saya dapatkan dari hasil pertemuan ketika wawancara dengan 136 pejabat sebelumnya. Sehingga banyak hal yang saya dapatkan," ujarnya.**