Bambang Rumnan, Kaji Ulang SK Gubernur dan Siapkan Tim Independen Baru Mediasi

Tuntutan Warga Sidomulyo Timur Demo Kantor Gubernur

Selasa 21 April 2015, 01:57 WIB

Warga Kelurahan Sidomulyo Timur mendatangi kantor Gubri menuntut peneyelesaian masalah dengan TNI AU

PEKANBARU. Riaumadani. com - Pembahasan penyelesaian tuntutan warga Sidomulyo Timur dimulai Senin [20/4/2015] di Kantor Gubernur Riau. Dalam pertemuan antara perwakilan warga dengan Pemprov kemarin, belum bisa dilakukan mediasi.

Sebab warga mempermasalahkan SK Gubernur 297/III/2011 terkait keabsahan dan keterkaitan payung hukum yang digunakan. Warga pun mendesak Pemprov Riau untuk melakukan kajian terlebih dahulu terkait SK Gubernur tersebut. Dengan menyiapkan tim independen, jika sudah dilakukan baru warga berkenan dimediasi dengan pihak TNI AU.

"Kami hanya mempermasalahkan SK. Kalau tim independen tidak setuju, kita menolak mediasi," tegas kuasa hukum warga Sidomulyo Timur, Bambang Rumnan kepada wartawan kemarin di Kantor Gubernur Riau.

Ditemui usai pertemuan dengan perwakilan Pemprov, yakni Plt Asisten I Setdaprov Riau Kasiaruddin diceritakan Bambang, tim independen diminta disiapkan terlebih dahulu. Supaya ada nilai objektifitas, agar ada yang menilai secara objektif SK Gubernur tersebut.

Unsurnya lanjut Bambang, bisa saja dari peradilan, akademisi maupun unsur independen lainnya. "Sehingga SK Gubernur tersebut bisa dinilai objektif. Ini bentuk tawaran kami kepada gubernur, jika dipenuhi mari kita duduk bersama, " sambungnya.

Salah satu poin yang dipermasalahkan masyarakat Sidomulyo Timur, lanjutnya, di mana SK Gubernur dinilai tidak terkorelasi dengan dasar hukum atas pencadangan tanah TNI AU tersebut. Sehingga masyarakat merasa terpenjara di kampungnya sendiri.

Terkait keinginan tersebut, Kasiaruddin mengakui dirinya sudah bertemu dengan perwakilan warga Sidomulyo Timur. Sebagai langkah awal mediasi penyelesaian masalah antara warga dengan TNI AU. Di mana diakuinya perwakilan warga mengusulkan membentuk tim membahas SK Gubernur.

"Kita lihat dulu sementara ini. Akan dianalisa di internal pemerintah, kami pelajari dulu keinginan tersebut," ujarnya ketika dikonfirmasi terpisah.
Karena untuk menyiapkan tim independen mengkaji SK Gubernur, lanjut Kasiaruddin, akan memerlukan waktu. Yang jelas, diungkapkannya apapun bunyi SK Gubernur, dipastikan tak ada poin yang menyengsarakan masyarakat. **