PEKANBARU - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) rencanakan penghapusan tenaga honorer di lingkungan pemerintah maupun sekolah. Penghapusan tenaga honorer itu akan dimulai pada tahun 2023.

Terkait kebijakan itu, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru belum mendapatkan petunjuk teknis (Juknis) untuk penghapusan tenaga kerja honorer tersebut. Pasalnya, tenaga honorer tidak ada lagi di lingkungan pemerintah daerah dan digantikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Mereka yang bekerja di pemerintah hanya PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya bakal menyandang status Aparatur Sipil Negara (ASN).

Walikota Pekanbaru DR. H. Firdaus. MT, menyebutkan bahwa pihaknya masih menunggu juknis terkait penghapusan tenaga honorer tersebut.

"Petunjuk teknisnya belum ada, tetapi disebutkan bahwa honorer ditiadakan. Namun bakal diganti dengan outsourcing, sama saja tapi secara profesional," ujar Walikota Pekanbaru, Firdaus, Senin (24/1/2022).

Menurutnya, pemerintah kota memang masih kekurangan tenaga PNS. Mereka nantinya bakal merekrut dari perusahaaan outsourcing bila memang penghapusan tenaga honorer diberlakukan.

Saat pemerintah kota masih menanti petunjuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Ia menilai, kekurangan tenaga PNS diatasi dengan merekrut tenaga tambahan secara profesional dari pihak swasta.

Menurutnya, dengan adanya penambahan tenaga tambahan di luar ASN bakal lebih profesional secara outsourcing. Perekrutan ini tentu sesuai kebutuhan dan jauh berbeda dengan kondisi saat ini.

"Kalau sekarang setiap dinas bisa menambah tenaga tambahan sesuai kegiatan di dinas masing-masing, akhirnya penambahan tenaga harian lepas di sana tidak terpantau," jelasnya.

Ia berharap perekrutan tenaga tambahan non PNS lewat outsourcing lebih baik dari perekrutan tenaga harian lepas. "Upahnya juga bisa disesuaikan, lain halnya dengan tenaga harian lepas. Tidak jelas kontraknya, kalau outsourcing bisa lebih profesional," ungkapnya.

Jumlah tenaga honor di lingkungan pemerintah kota saat ini sekitar tiga ribu orang. Mereka bekerja sebagai guru dan tenaga tambahan di dinas.

Sedangkan kebutuhan ASN di lingkungan pemerintah kota lebih dari seribu orang. Kebutuhan ini meliputi jabatan eselon dua hingga eselon empat. Adanya perubahan di reformasi birokrasi juga membuat sejumlah jabatan struktural dan fungsional masih kosong. (**)