Selasa, 25 Januari 2022

Breaking News

  • Berbagai Pertandingan Olahraga Serta MTQ Meriahkan HUT ke-63 Batalyon Inf 132 Bima Sakti   ●   
  • Polres Kampar Masih Selidiki Penyebab Kematian Nenek yang Ditemukan Tewas di Kamar Mandi   ●   
  • Kapolda Riau Beri Reward Jajaran Satlantas Terbaik Selama Operasi Lilin 2021   ●   
  • Serbuan Vaksinasi Siswa SD, Babinsa Koramil 06/Siak Hulu Dampingi Tim Vaksinator   ●   
  • Tenaga Honorer Tahun 2023 Bakal Dihapus, Walikota Pekanbaru: Diganti Dengan Outsourcing   ●   
Demo LM2R dan Organisasi Peduli Tenaga Honorer Meranti
Aksi Unjuk Rasa Hari Ini, LM2R Berikan Hadiah Papan Nisan Kepada Bupati dan Ketua DPRD Meranti.
Selasa 11 Januari 2022, 10:30 WIB
Unjuk rasa LM2R danb organisasi massa lainnya dihalaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti dijalan Dorak, Selatpanjang Selasa (11/01/2022).
SELATPANJANG - Kembali  aksi unjuk rasa  digelar oleh Lembaga Muda Melayu Riau (LM2R) bersama LSM Lira Kep Meranti, Ormas Bidik, LSM Koppas Riau dan organisasi massa lainnya, beserta Relawan peduli Honorer Meranti, Aliansi Pejuang Pemekaran Meranti dihalaman Kantor Bupati Kepulauan Meranti dijalan Dorak, Selatpanjang Selasa (11/01/2022).

Aksi yang kedua kalinya yang dilakukan oleh LM2R beserta organisasi lainnya di Kabupaten Kepulauan Meranti meminta agar Bupati Kepulauan Meranti untuk dapat memperpanjang SK Tenaga honorer Non PNS yang akan mau dirumahkan oleh Bupati Kepulauan Meranti H. M. Adil

Aksi unjuk rasa atas penolakan terhadap keputusan Bupati hari ini, Ketua LM2R Jefrizal selaku koordinator unjuk rasa, memberikan bingkisan Papan Nisan kepada Bupati Kepulauan Meranti dan juga kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai simbol bahwa Pemerintah Daerah tidak memikirkan nasib masyarakat dan tenaga  honorer yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini.

Tidak hanya itu, Jefrizal juga meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait penimbunan sampah untuk menahan abrasi yang berada dipantai Mekong kecamatan Tebingtinggi Barat.

"Desak Polda Riau usut tuntas soal sampah Mekong dan stop kebijakan gila one way juga segera perpanjang SK honorer berdasarkan PP No 49 tahun 2018,"ujarnya Jefrizal.

Dilanjutkan dia,"kita mendesak kepada pemerintah daerah kabupaten Kepulauan Meranti tidak mengedepankan PP 49 sebagai tameng untuk memperlakukan Nopetisme untuk memasukkan orang-orang dia, kita tidak ingin ada monopoli kerkait kediktatoran Bupati yang terus merajalela untuk itu kita berharap kepada pihak-pihak terkait dalam hal ini Mendagri dan Pak Presiden Jokowi untuk segera melakukan pembenahan atau tunjuk ajar kepada Bupati Kepulauan Meranti,"sebutnya.

"Apabila permintaan kami tidak diindahkan oleh Bupati kami akan tetap melanjutkan demo ini jika perlu setiap minggunya akan kami lakukan,"jelasnya Jef lagi.

Ditambahnya lagi,"seandainya juga permintaan kita tidak ditanggapi kita akan mendesak Presiden melalui Mendagri untuk mengembalikan Kabupaten Meranti ke Kabupaten induk yaitu Kabupaten Bengkalis. Karena lebih enak lagi bergabung dengan Kabupaten Bengkalis, daripada kabupaten kepulauan Meranti yang kita rasakan hari ini,"ungkapnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Muza selaku Orator dalam menyampaikan orasinya mengatakan, "innalilahi wa innailaihi rojin, rakyat Meranti ikut berduka karna kebijakan Bupati telah memberhentikan tenaga honorer merupakan tindakan yang tidak mempunyai perasaan terhadap kawan-kawan tenaga honorer untuk menafkahi keluarga mereka,"ucapnya Muza.

Ditambah Muza lagi,"masyarakat maupun tenaga honorer di Meranti sudah dizolimi oleh Bupati kepulauan Meranti yang mana dalam janji kampanyenya saat Pilkada ingin menaikan gaji para tenaga honorer menjadi 2 juta/bulan tapi kenyataannya saat ini kita masyarakat Meranti dibohongi, "pungkasnya. (Ijl)



Editor : Tis
Kategori : Meranti
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top