Kisruh di Distamben Pelalawan
Bupati Pelalawan HM.Harris
Bupati Pelalawan H.M.Harris, Janji Panggil Kadistamben Pelalawan
Rabu 15 April 2015, 06:30 WIB
Bupati Pelalawan HM.Harris
PANGKALAN KERINCI. Riaumadani. com - Bupati Pelalawan HM Harris sudah mendegarkan kekisruhan di Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pelalawan oleh sikap arogansi Kadistamben Yumardi, berujung penyegelan kantor oleh pegawai pekan kemarin. Dia berjanji akan memanggil Kadistamben Yumardi tersebut.
"Sebagai kepala daerah saya harus objektif melihat masalah ini. Tidak hanya mendengar dari sepihak saja. Tapi sesuai laporan pak Sekda, terjadinya miskomunikasi," terang Harris kepada sejumlah awak media, Senin [14/5/2015].
Bupati Harris mengatakan, konflik internal yang terjadi akibat kesalahpahaman komunikasi antara bawahan dengan pimpinan. Dimana para pegawai dan karyawan tidak menerima arogansi Kepala Distamben, Yumardi, dalam memimpin instansi tersebut. Hal itu berdasarkan laporan Sekretaris Daerah [Sekda] Tengku Mukhlis kepada Harris.
Harris berpendapat, tidak perlu dicari siapa yang salah, baik bawahan yang melakukan penyegelan maupun atasannya yang dinilai arogan dalam memimpin. Hanya saja, insiden serupa jangan sampai terjadi lagi, baik di Distamben maupun di dinas-dinas lain. Hanya saja, dalam mengambil keputusan harus mendengarkan pendapat dari bawahan dan mempertimbangkan masukan serta kondisi dibawah.
Bupati Harris mencontohkan dirinya sebagai bupati selama empat tahun, dengan banyaknya kebijakan yang diambil. Ia selalu menanyakan pejabat yang ada disekitarnya dan meminta pendapat dari bawahan. Sehingga dalam penerapannya tidak terjadi penolakan atau perlawanan. Sebab banyak mekanisme yang musti dijalankan dan dipatuhi. Aksi penyegelan memang tidak dibenarkan dan tak baik. Tetapi pembinaan kepala dinas kepada bawahan kurang tepat.
"Jika pak Kadis Yumardi, sampai sekarang belum ada melaporkan kejadian ini kepada saya. Pak sekda yang sudah melapor, karena dia yang melakukan mediasi kemarin," kata Harris.**
"Sebagai kepala daerah saya harus objektif melihat masalah ini. Tidak hanya mendengar dari sepihak saja. Tapi sesuai laporan pak Sekda, terjadinya miskomunikasi," terang Harris kepada sejumlah awak media, Senin [14/5/2015].
Bupati Harris mengatakan, konflik internal yang terjadi akibat kesalahpahaman komunikasi antara bawahan dengan pimpinan. Dimana para pegawai dan karyawan tidak menerima arogansi Kepala Distamben, Yumardi, dalam memimpin instansi tersebut. Hal itu berdasarkan laporan Sekretaris Daerah [Sekda] Tengku Mukhlis kepada Harris.
Harris berpendapat, tidak perlu dicari siapa yang salah, baik bawahan yang melakukan penyegelan maupun atasannya yang dinilai arogan dalam memimpin. Hanya saja, insiden serupa jangan sampai terjadi lagi, baik di Distamben maupun di dinas-dinas lain. Hanya saja, dalam mengambil keputusan harus mendengarkan pendapat dari bawahan dan mempertimbangkan masukan serta kondisi dibawah.
Bupati Harris mencontohkan dirinya sebagai bupati selama empat tahun, dengan banyaknya kebijakan yang diambil. Ia selalu menanyakan pejabat yang ada disekitarnya dan meminta pendapat dari bawahan. Sehingga dalam penerapannya tidak terjadi penolakan atau perlawanan. Sebab banyak mekanisme yang musti dijalankan dan dipatuhi. Aksi penyegelan memang tidak dibenarkan dan tak baik. Tetapi pembinaan kepala dinas kepada bawahan kurang tepat.
"Jika pak Kadis Yumardi, sampai sekarang belum ada melaporkan kejadian ini kepada saya. Pak sekda yang sudah melapor, karena dia yang melakukan mediasi kemarin," kata Harris.**
| Editor | : | Rtc-Tis |
| Kategori | : | Pelalawan |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham