Nasional
Kelompok Tani Dabotame Meminta LSM Greenpeace Hentikan Berkampanye Nol Deforestasi,
Minggu 07 November 2021, 06:33 WIB
Johan Supriadi Ketua kelompok Tani Dabotame,
RIAUMADANI. COM - Masyarakat kelompok tani Dabotame meminta LSM Greenpeace menghentikan kampanye terkait nol deforestasi tanpa melihat persoalan yang dihadapi rakyat di tingkat tapak.
Ketua kelompok tani Dabotame, Johan Supriadi mengatakan mereka sudah berkonflik hampir 20 tahun dengan perusahaan HTI Arara Abadi, di Kampung Dosan Riau. Lahan kebun yang menjadi warisan orang tua mereka diserobot sepihak perusahaan, tanpa ada jalan penyelesaian yang adil untuk masyarakat kelompok tani.
Mereka kini menggantungkan nasib pada kebijakan pembangunan berkelanjutan yang sedang dikerjakan pemerintahan Jokowi melalui skema perhutanan sosial yang sudah diatur dalam UCK Omnibus Law. Melalui kebijakan ini kawasan hutan yang tadinya hanya dikasih, ke perusahaan, bisa dialihkan izinnya untuk kepentingan masyarakat petani di lokasi konflik.
"Sudah tersedia alternatif kebijakan untuk penyelesaian konflik berkepanjangan di wilayah kami, tapi LSM Greenpeace malah minta tak boleh ada lagi deforestasi yang artinya tak bisa dilakukan pelepasan kawasan hutan sama sekali untuk masyarakat petani dapatkan haknya. Greenpeace ini apakah paham persoalan rakyat? Jangan samakan Indonesia dengan negara asing pendonor LSM," kata Johan, Sabtu, 6 November 2012.
Masyarakat desa kata Johan sejak dulu sudah berkebun, dan bermukim di wilayah yang berkonflik dengan perusahaan. Sudah banyak perjuangan yang mereka lakukan, termasuk melakukan ksi-aksi demonstrasi dan pengaduan di berbagai tingkat. Namun semua itu tidak ada hasil. Kelompok tani terus diintimidasi dan tidak dapat keadilan.
"Lahirnya UU omnibuslaw yang mengatur tentang penyelesaian konflik lahan menjadi harapan kami. Karena melalui UU ini tidak menghilangkan status dan fungsi dari kawasan hutan tersebut yaitu untuk menjaga keseimbangan alam, selain itu kawasan hutan juga bisa bermanfaat bagi kami yang ikut mengelolanya dengan kearifan lokal," jelas Johan.
Untuk itu masyarakat petani Dabotame meminta LSM Greenpeace untuk tidak berkampanye nol deforestasi, karena di Indonesia deforestasi bukan berarti hanya soal penebangan pohon. Namun juga bisa berarti tata kelola wilayah kawasan hutan dan mengalihkan izin kawasan hutan yang semula untuk konsesi menjadi ke kelompok tani, serta untuk pembangunan sektor strategis nasionalnya.
"Kami warga Dosan juga punya Danau Nagasakti, potensi pariwisatanya bisa untuk alternatif ekonomi masyarakat. Tapi pemerintah daerah mengaku tidak bisa bangun jalan karna ini kawasan hutan. Karena itu Greepeace jangan kampanye pesanan kepentingan asing menggiring Indonesia harus nol deforestasi, karena rakyat seperti kami ini masih butuh kehadiran negara dalam bentuk pelepasan izin kawasan hutan menjadi izin perhutanan sosial melalui skema Hutan Tanaman Rakyat, agar rakyat sejahtera dan mempunyai kepastian hukum dan keberlangsungan tetap terjaga," kata Johan.
Kelompok tani Dabotame juga mendesak pemerintah untuk segera membuktikan janjinya, hadir di tengah rakyat Dosan yang berkonflik dengan implementasi UCK Omninus Law yang sudah mengatur penyelesaian konflik melalui bentuk skema perhutanan sosial.
"Pemerintah dan LSM tidak usah saling berkoar-koar saja, karena yang kami butuhkan bukti nyata pembelaan pada hak-hak kami mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dari kawasan hutan. Kami siap untuk menjaga kelestarian alam dengan cara kearifan lokal, karena itu sudah diajarkan sejak dulu oleh nenek moyang kami. Kami kelompok tani petani Dabotame sangat mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan dan menolak nol deforestasi demi untuk keadilan rakyat," kata Johan. (Donni)
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Siak |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Rabu 10 April 2024
Upika Kecamatan Sungai Apit Gelar Pawai Takbir Keliling Kota Dikuti Ratusan Masyarakat
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 26 April 2024, 23:27 WIB
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB
Senin 22 April 2024
Terbuka Untuk Umum, DPC PKB Pekanbaru Buka Pendaftaran Calon Walikota
Jumat 15 Maret 2024
Awal Ramadan Harga Cabai Merah di Pekanbaru Melambung Tinggi Tembus Rp120 Ribu/Kg