PNS DAN HONORER
Bupati HM.Harris, Disiplin Pegwai Pemkab Perioritas Utama
Sabtu 11 April 2015, 02:52 WIB
Bupati Pelalawan HM.Harris
PELALAWAN. Riaumadani. com - Pemerintah Kabupaten [Pemkab] Pelalawan tidak main-main dalam menerapkan Peraturan Bupati [Perbup] No 12/2012 tentang penegakkan disiplin pengawai negeri dan honorer di lingkungan Pemkab Pelalawan.
"Pemerintah Kabupaten akan bersikap tegas memberlakukan perbup tersebut di lapangan, buktinya banyak pengawai negeri dan honor yang tidak disiplin kami potong gajinya. Dan bukan sampai di situ saja akan ada peraturan lain yang akan diterap khususnya pegawai negeri sipil yang masih tidak disiplin," ujar Bupati Pelalawan HM Harris kepada RPG, Jumat [10/4/2015].
HM Harris juga mengatakan, persoalan disiplin pegawai memang menjadi prioritas pemerintah.
Dirinya tidak segan-segan kepada pegawai yang tidak disiplin, perbup tersebut telah di terapkan. Malahan di lapangan didapat kabar masih saja pegawai yang mangkir dan tidak masuk kantor tampa keterangan.
"Saya dapat laporan masih ada pengawai yang masih mangkir. Mereka yang mangkir tugas telah dipotong tunjangan penghasilan pegawai dan gaji pegawai honor atau pekerja harian lepas," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Setdakab Pelalawan Hanafie SSos mengatakan, bahwa Peraturan Bupati Pelalawan No.12/2012 tentang kedisplinan pegawai sudah hampir tiga tahun diterapkan, tapi sangat disayangkan masih ada setiap pegawai yang membandel melanggar peraturan tersebut. Bagi pegawai yang melanggar peraturan baik itu pegawai dan honorer akan dipotong.
"Ya, pemotongan sesuai prosedur tertuang dalam perbup, dimana untuk pegawai negeri akan dipotong tunjangan penghasilan pegawai dan untuk honorer akan dipotong gajinya. Dipotong TPP dan gaji honorer salah satunya berapa kali tidak ikut apel serta jumlah tingkat kehadiran jam kerja, ucapnya.
Hanafie juga mengatakan, pemotongan gaji tergantung atau keputusan dari Badan Kepegawaian Daerah [BKD] dan SKPD bersangkutan.
"Pemotongan itu langsung saat dilakukan pengusulan pembayar gaji diusulkan satker bersangkutan dan dana pemotongan itu tetap dikembalikan ke kas daerah. Kriteria pemotongan TPP dan pegawai honorer sesuai dengan perbup," tutupnya.**
"Pemerintah Kabupaten akan bersikap tegas memberlakukan perbup tersebut di lapangan, buktinya banyak pengawai negeri dan honor yang tidak disiplin kami potong gajinya. Dan bukan sampai di situ saja akan ada peraturan lain yang akan diterap khususnya pegawai negeri sipil yang masih tidak disiplin," ujar Bupati Pelalawan HM Harris kepada RPG, Jumat [10/4/2015].
HM Harris juga mengatakan, persoalan disiplin pegawai memang menjadi prioritas pemerintah.
Dirinya tidak segan-segan kepada pegawai yang tidak disiplin, perbup tersebut telah di terapkan. Malahan di lapangan didapat kabar masih saja pegawai yang mangkir dan tidak masuk kantor tampa keterangan.
"Saya dapat laporan masih ada pengawai yang masih mangkir. Mereka yang mangkir tugas telah dipotong tunjangan penghasilan pegawai dan gaji pegawai honor atau pekerja harian lepas," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Keuangan Setdakab Pelalawan Hanafie SSos mengatakan, bahwa Peraturan Bupati Pelalawan No.12/2012 tentang kedisplinan pegawai sudah hampir tiga tahun diterapkan, tapi sangat disayangkan masih ada setiap pegawai yang membandel melanggar peraturan tersebut. Bagi pegawai yang melanggar peraturan baik itu pegawai dan honorer akan dipotong.
"Ya, pemotongan sesuai prosedur tertuang dalam perbup, dimana untuk pegawai negeri akan dipotong tunjangan penghasilan pegawai dan untuk honorer akan dipotong gajinya. Dipotong TPP dan gaji honorer salah satunya berapa kali tidak ikut apel serta jumlah tingkat kehadiran jam kerja, ucapnya.
Hanafie juga mengatakan, pemotongan gaji tergantung atau keputusan dari Badan Kepegawaian Daerah [BKD] dan SKPD bersangkutan.
"Pemotongan itu langsung saat dilakukan pengusulan pembayar gaji diusulkan satker bersangkutan dan dana pemotongan itu tetap dikembalikan ke kas daerah. Kriteria pemotongan TPP dan pegawai honorer sesuai dengan perbup," tutupnya.**
Editor | : | TIM-RP |
Kategori | : | Pelalawan |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Senin 06 Mei 2024, 10:34 WIB
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Senin 06 Mei 2024
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Jumat 03 Mei 2024, 10:00 WIB
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”
Selasa 30 April 2024
Sekjen FKPMR H. Endang Sukarelawan Ambil Formulir Bacalon Walikota ke DPC PKB Kota Pekanbaru
Jumat 26 April 2024
Parisman Ikhwan Alias Bang Iwan Patah Ambil Formulir Balon Walikota Pekanbaru di DPC PKB