Jum'at, 17 09 2021
  Polda Riau Amankan 117 Kg Sabu Dan 1000 Pil Ekstasi Dari Jaringan Internasional | Ketua Pengprov Novilia Kukuhkan Pengurus SOIna Rohil Periode 2021-2025 | Kantor Kesyahbandaran Kelas IV Selatpanjang Adakan Gerakan Bersih di Terminal Pelabuhan Tj Harapan | KPK Pecat 51 Pegawai, Termasuk Penyidik Senior Novel Baswedan | Bupati dan Ketua DPRD Kampar Sosialisasikan Pilkades Serentak Tahun 2021 | Wabup H. Asmar Audiensi Bersama BNN Pelalawan Jalin Sinergitas Antisipasi Peredaran Narkoba
 
Jumat, 03/09/2021 - 23:01:04 WIB | Tis | Nasional
Isu Amendemen Kian Liar, Ramalan Amien Rais Soal Presiden 3 Periode Akan Terbukti?

RIAUMADANI. COM -  Pada pertengahan Maret 2021 lalu, Amien Rais yang baru saja mendirikan Partai Ummat, menyebut ada skenario untuk mengubah konstitusi. Yakni mengubah ketentuan masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.

Saat itu, kekhawatiran mantan polikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu dianggap mengada-ada. Terlebih lagi Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons dengan cepat bahwa dia tidak berminat menjadi presiden tiga periode.

Masa pendukung Jokowi saat itu  pun ikut bersuara. Salah satunya Aliansi Relawan Jokowi (ARJ). Melalui koordinatornya, Aidil Fitri, ARJ memastikan Jokowi masih tegak lurus pada Pancasila dan konstitusi negara yakni UUD 1945.

Aidil mengatakan wacana presiden tiga periode tersebut jelas sekali diembuskan oleh kelompok dalam masyarakat yang ingin mengganggu dan mendelegitimasi kerja-kerja pemerintahan Presiden Jokowi. “Wacana presiden tiga periode tersebut dihembuskan oleh kelopok yang hendak mengganggu dan mendelegtimasi pemerintahan Presiden Jokowi,” ujar Ketua Umum Foreder Jokowi, Kamis (18/3/2021), seperti dikutip dari sindonews.com.

Kembali mencuat

Sekitar lima bulan berlalu, isu ini kembali mencuat. Memang, tidak langsung menjurus pada desakan memperpanjang masa jabatan presiden. Melainkan pada usulan amendemen UUD 1945 dengan alasan yang belum banyak dipahami publik.

Isu ini kian mencuat dengan masukan PAN ke dalam koalisi pemerintah. Banyak yang menduga masuknya PAN ke koalisi pemerintah untuk menggolkan niat mengamendemen UUD 1945.

Ketum PAN, Zukifli Hasan (Zulhas) ikut dalam pertemuan para petinggi parpol dengan Presiden Jokowi pada 25 Agustus lalu. Seusai pertemuan, Zulhas mendorong evaluasi hasil amendemen UUD 1945 yang telah berusia 23 tahun.

“Jadi setelah 23 tahun hasil amandemen itu, menurut saya, memang perlu dievaluasi. Termasuk, demokrasi kita ini, kita mau ke mana, perlu dievaluasi,” ucap Zulhas dalam pidato Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN, Selasa (31/8/2021), seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Isu amendemen UUD 1945 ini membuat sembilan pimpinan MPR terbelah. Ada yang setuju, ada yang menolak, ada pula yang tak memiliki sikap tegas. Yang pasti, Ketua MPR yang juga Waketum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, mendukung amendemen UUD 1945. Bamsoet merupakan sosok yang menggaungkan kembali wacana tersebut saat Sidang Tahunan MPR, 16 Agustus lalu.

Seperti diketahui, Partai Golkar merupakan pendukung utama pemerintah.

Kepentingan oligarki

Sementara itu, menurut peneliti Center of Human Rights Law Studies (HRLS) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Herlambang P. Wiratraman, isu amendemen dan jabatan presiden tiga periode itu lagu lama.

“Itu bukan hal yang mengejutkan ya. Karena sistem politik hari ini memang semakin memperlihatkan relasi kekuasaan yang kartel. Jadi istilahnya cartelized political system,” kata Herlambang, seperi dikutip dari detik.com, Jumat (3/9/2021).

“Nah, saya sudah menandai situasi memburuknya situasi negara hukum. Bahkan saya sudah presentasi di 2018 di kuliah umum di Belanda, Universitas Leiden. Waktu itu topik yang saya sampaikan Collapse of Negara Hukum Indonesia,” imbuhnya.

Menurut Herlambang, wacana amendemen sebenarnya sudah terdengar sejak 2017. Namun waktu itu masih samar karena masih menunggu kepastian Jokowi menjabat lagi di periode kedua.

Wacana amendemen atau memundurkan pemilu, terang Herlambang, juga dinilai bukan sebagai aspirasi politik masyarakat. Namun lebih pada kepentingan politik oligarki.

“Amendemen dengan periode ketiga atau rencana memundurkan pemilu ini sebenarnya perbincangan yang bukan dari dasar aspirasi politik warga. Sama sekali bukan,” terang dosen Hukum Tata Negara itu.

“Saya lebih melihat ini adalah oligarch friendly policy adalah kebijakan-kebijakan yang ramah pada kepentingan oligarki. Jadi suara rakyat bukan, dampak pandemi bukan. Ini lebih pada konsensus pada pandemi. Untuk memperpanjang (jabatan) bagi Jokowi,” tambahnya.

Omongan Tak Bisa Dipegang

Herlambang juga menyinggung pernyataan Jokowi yang menolak masa jabatan presiden 3 periode. Menurutnya pernyataan itu tidak bisa dipegang.

“Itu kan bahasa politius. Tegas berantas korupsi, tapi KPK-nya semakin hancur. Kira-kira begitulah. Bahasa politikus ya enggak bisa dipegang. Saya lebih membaca sistem daripada individual,” tuturnya.

“Jokowi mungkin akan mengatakan tidak, tapi oligarki yang akan mendorong-dorong. Jadi saya lebih melihat kepentingan oligarkinya yang dipertahankan. Sistem oligarki. Jadi siapa yang bisa merawat sistem oligarki itu yang saya lihat orang ini akan mendorong amandemen,” tandas Herlambang.

Jumat, 17/09/2021 - 08:17:23 WIB
NARKOBA
Polda Riau Amankan 117 Kg Sabu Dan 1000 Pil Ekstasi Dari Jaringan Internasional
Jumat, 17/09/2021 - 03:30:47 WIB
Ketua Pengprov Novilia Kukuhkan Pengurus SOIna Rohil Periode 2021-2025
Jumat, 17/09/2021 - 01:36:36 WIB
Kantor Kesyahbandaran Kelas IV Selatpanjang Adakan Gerakan Bersih di Terminal Pelabuhan Tj Harapan
Rabu, 15/09/2021 - 23:06:20 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
KPK Pecat 51 Pegawai, Termasuk Penyidik Senior Novel Baswedan
Rabu, 15/09/2021 - 08:18:26 WIB
Pilkades Serentak Kampar
Bupati dan Ketua DPRD Kampar Sosialisasikan Pilkades Serentak Tahun 2021
Rabu, 15/09/2021 - 06:45:45 WIB
Audiensi Wabup. Meranti H. Asmar Bersama BNN
Wabup H. Asmar Audiensi Bersama BNN Pelalawan Jalin Sinergitas Antisipasi Peredaran Narkoba
Rabu, 15/09/2021 - 06:42:25 WIB
Rapat Paripurna DPRD Kepulauan Meranti
Bupati H. M. Adil. SH Ikuti Rapat Paripurna DPRD Sahkan RPJMD Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026
Selasa, 14/09/2021 - 22:49:42 WIB
Paripurna DPRD Kampar Rancangan Perubahan KUA PPAS-APBD 2021
Bupati Kampar Sampaikan Rancangan Perubahan KUA PPAS-APBD 2021
Selasa, 14/09/2021 - 13:54:23 WIB
Kampar Kembali Raih Penghargaan ke-5 Berturut-turut WTP dari Kementrian Keuangan.
Selasa, 14/09/2021 - 13:22:41 WIB
Kabupaten Karimun Raih Piala Adipura Kirana
Kabupaten Karimun Kembali Raih Piala Adipura Ketiga Kali Berturut-turut
Selasa, 14/09/2021 - 13:15:24 WIB
KABAR GEMBIRA.
Buat Pejuang Kebaikan Ayo Kunjungi Kantor Layanan Zakat Rumah Yatim Riau. Ini Alamatnya
Senin, 13/09/2021 - 23:50:51 WIB
Pemko Pekanbaru Segera Gelar Pertemuan Dengan Pengembang Bahas Kelanjutan Pembangunan Pasar Induk
Senin, 13/09/2021 - 23:30:50 WIB
Gerindra Peduli Masyarakat Terdampak Covid19
Ketua DPC Gerindra Kota Pekanbaru Bagi-bagi Sembako ke Warga Kecamatan Sail
Senin, 13/09/2021 - 23:11:34 WIB
CURAS
Tim Gabungan Polda Riau Bekuk Kawanan Curas yang Rampok Uang Rp 775 Juta di Mesin ATM di Rohul
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Rabu, 06/05/2020 - 08:21:28 WIB
Nurbaiti Kecewa Pelayanan Pedagang di Jalan Inpres Kelurahan Selat Panjang Timur Bersikap Arogan
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
SIGAPNEWS.CO.ID | INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2021 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved