DUGAAN KORUPSI PEMBELIAN LAHAN SAWIT
DUGAAN KORUPSI PEMBELIAN LAHAN SAWIT
Pejabat Bank Riau Kepri Korupsi Lagi, Kali ini Kejari Kampar Mulai Pulbaket
Sabtu 31 Juli 2021, 12:33 WIB
Pejabat Bank Riau Kepri Korupsi Lagi, Kali ini Kejari Kampar Mulai Pulbaket
RIAUMADANI. COM - Bank Riau Kepri kembali bikin masalah. Masih hangat kasus 3 Pimpinan Cabang (Pincab) nya terseret kasus dugaan komisi pialang Asuransi dan sudah memasuki persidangan di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Kali ini sejumlah pejabat BRK di lingkungan Kabupaten Kampar terbelit skandal Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Beberapa pegawai dan pejabat di lingkungan Bank Riau Kepri itu sudah diminta keterangan. Terkait dugaan Tindak Pidana Korupsi pembelian Lahan Sawit melalui kredit di bank plat merah tersebut.
Pemeriksaan tersebut berdasarkan pengaduan atau laporan yang diterima Kejaksaan. Dan Lahannya di Desa Siabu. Informasi yang dirangkum, kasus ini terkait Koperasi Majapahit Kabupaten Kampar.
Arif Budiman, SH., MH, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar saat ditanyakan perkembangan kasus tersebut menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan pemanggilan baik pihak Bank Riau Kepri sendiri maupun pihak Koperasi Majapahit.
"Untuk saat ini kami masih sedang meminta keterangan beberapa pihak yang terkait antara lain dari pihak Bank Riau Kepri, pihak Koperasi Majapahit " ungkap Arif kepada bukamata.co, Selasa, 27 Juli 2021 melalui pesan singkat.
Dan saat ditanyakan apakah sudah ada penetapan Tersangka terkait kasus tersebut, Arif mengungkapkan bahwa pihaknya masih proses pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket). "Masih Pulbaket " jawabnya singkat. (**)
| Editor | : | Tis |
| Kategori | : | Hukum |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham