Rabu, 04 08 2021
  270 Juta Orang Tertipu; Menunggu (Hukuman) Seharga Dua Triliun | Tinjau Pos PPKM Pasar Cikpuan, Kabaharkam Polri : Semua Demi Penyelamatan Masyarakat | Kabaharkam Tinjau Isoter Asrama Haji, Puji Penanganan Covid-19 Riau | Musnahkan 3 Kg Sabu, Kapolres Meranti: Dapat Selamatkan 15 Ribu Jiwa | Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPKM Level 4 Kota Pekanbaru Capai 90 Persen | Resmi Terbentuk Penggawa Melayu Riau , Panglima Anjo : Sudah Saat Nya Anak Melayu Bersatu.
 
Rabu, 14/07/2021 - 15:49:42 WIB | Tis | Hukum
Perkara Lingkungan Hidup di Blok Rokan
Pejabat DLHK Tak Kunjung Beri Keterangan soal Pertemuan Daring Para Tergugat

RIAUMADANI. COM - Kepala Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Dian Citra tak kunjung memberikan keterangan kepada Ketua Dewan Penasehat LPPHI, Yusri Usman mengenai adanya pertemuan daring antara KLHK, CPI, SKK Migas dan DLHK Riau pada Senin 12 Juli 2021 jam 09.00 WIB. 

Menurut keterangan Yusri Usman, sejak ditanyakan pada Selasa (13/7/2021) pagi, hingga Rabu (14/7/2021) petang, tidak ada sepotong keterangan pun dari Dian Citra.

Saat mengajukan konfirmasi, Yusri Usman mengutarakan kepada Dian Citra bahwa ia menerima informasi adanya acara zoom meeting yang diprakarsai oleh Dirjen PLSB3 KLHK yang melibatkan SKK Migas, PT CPI dan Dinas LHK Propinsi Riau.

"Bisakah kami dapat informasi hasil zoom meeting terkait masih banyak limbah TTM di Blok Rokan, sesuai berita acara tanggal 10 Juni 2021 antara PT CPI dengan DLHK Provinsi Riau dan SKK Migas Perwakilan Sumbagut," ungkap Yusri menirukan pertanyaannya kepada Dian Citra Selasa pagi.

Menerima adanya pertanyaan itu, Dian Citra sempat memberikan jawaban dengan beralasan meminta izin kepada pimpinanya untuk memberikan keterangan. 

"Terkait data untuk publikasi dapat diberikan sesuai ijin atau arahan dari pimpinan dulu. Akan saya teruskan pada pimpinan dulu ya. Nanti akan dikabari arahannya seperti apa," tulis Dian Citra kepada Yusri melalui pesan Whatsapp, Selasa (13/7/2021) pagi.

"Segera saya berikan data dimaksud sesuai arahan pak kadis atau kabid. Mohon dimaklumi ya pak. Karena saya baru di pengaduan. Supaya tidak salah secara prosedur," sambung Dian Citra lagi melalui pesan Whatsapp itu.

Menurut keterangan diperoleh wartawan, undangan pertemuan daring zoom meeting itu datang dari Dirjen PSLB3 KLHK bernama Vivien. Namun hingga saat ini belum diketahui kepastiannya lantaran tidak ada keterangan apa pun dari Dian Citra.

Selain itu juga diperoleh informasi bahwa acara zoom meeting Senin kemaren dilaksanakan oleh Dirjen PSLB3 KLHK, dihadiri dari PT CPI, Gakkum KLHK, Direktur Pencemaran Air, Direktur Limbah B3, SKK Migas, Staf khusus Menteri LHK dua orang dan dari DLHK Provinsi Riau.

Terkait sikap Dian Citra tersebut, Yusri Usman mengatakan meskipun Kasi Sengketa dan Pengaduan DLHK tidak berani menyatakan apa yang dibahas dan kesimpulan zoom meeting itu, namun pihaknya sudah menduga adalah langkah koordinasi dalam menghadapi gugatan LPPHI. "Bagi kami sih sah-sah saja mereka berkordinasi dalam menghadapi gugatan itu," ungkap Yusri.

Namun, kata Yusri, yang terpenting Tim Hukum LPPHI sudah sangat banyak memiliki fakta-fakta lapangan bahwa limbah TTM di Blok Rokan masih banyak.

"Setidak-tidaknya 237 korban limbah yang sudah melapor ke DLHK. Semua itu sudah terekam dalam berita acara tanggal 10 Juni 2021 antara PT CPI dengan DLHK Provinsi Riau dan SKK Migas Perwakilan Sumbagut," ungkap Yusri.

Dikatakan Yusri, masing-masing tergugat punya peran masing-masing tarhadap pelanggaran Undang Undang Lingkungan Hidup dan peraturan turunannnya serta peraturan lain nya. 

"Ada yang melanggar, ada yang lalai dan membiarkan pelanggaran terjadi dan ada yang mengukuhkan pelanggaran. Bahkan ada juga yang punya kewenangan untuk menindak tetapi tidak dilaksanakan, sehingga fakta pelanggaran itu di lapangan semakin sempurna adanya," ungkap Yusri.

Padahal, kata Yusri, masing-masing pihak oleh negara sudah diberikan kewenangan dengan perangkat Undang Undang dan peraturan turunan untuk mencegah agar tidak terjadi kerusakan lingkungan akibat limbah TTM itu. 

"Namun kenapa mereka tidak menjalankan perintah UU secara konsekwen dan bertanggugnjawab? Itu lah yang menjadi persoalan serius dari gugatan tersebut," ulas Yusri.

Sebelumnya, LPPHI telah memberikan kuasa kepada Tim Hukum LPPHI untuk mengajukan gugatan terhadap PT CPI, SKK Migas, Menter LHK, dan Pemprov Riau. Tim hukum itu terdiri dari tujuh pengacara yang diketuai Josua Hutauruk SH.

Tak hanya itu, untuk menambah masukan dan saran bagi Tim Hukum itu, LPPHI juga telah menunjuk Dr. Augustinus Hutajulu, S.H., C.N., M.Hum., sebagai Koordinator Tim Hukum LPPHI. 

Sidang secara daring.

Sementara itu, terkait sidang Gugatan Lingkungan Hidup LLPHI terhadap PT CPI, SKK Migas, Menteri LHK, dan Pemprov Riau, menurut Ketua Dewan Penasehat LPPHI Yusri Usman, pihanya memohon kepada majelis hakim PN Pekanbaru yang menangani perkara untuk bisa melaksanakan sidang secara daring atau online.

"Kami memohon kepada Ketua PN Pekanbaru supaya bisa menggelar persidangan gugatan itu secara online atau daring, mengingat PPKM seluruh Indonesia. Namun kepentingan masyarakat korban limbah TTM tetap mendapatkan perlindungan dan keadilan dari negara melalui Hakim PN Pekanbaru. Selain itu juga supaya tidak ada alasan dari semua pihak tergugat tidak bisa menghadiri sidang gugatan karena PPKM, karena tiga pihak tergugat berkantor di Jakarta," ungkap Yusri.

Persidangan itu menurut Yusri penting untuk diketahui publik lantaran keinginan rakyat korban limbah tanah terkontaminasi minyak (TTM) adalah sesuai konstitusi, yakni isi pasal 28 H UUD 1945 hak rakyat mendapat lingkungan hidup yang sehat.

Sementara itu, dilansir tempo.co pada 30 Oktober 2020, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin akhirnya menetapkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik pada 25 September 2020 dan secara resmi diundangkan pada 29 September 2020.

"Bulan lalu Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 4 Tahun 2020 yang memberikan payung hukum bagi pelaksanaan persidangan secara elektronik bagi perkara pidana, pidana militer dan jinayat," tutur Ketua Mahkamah Agung saat meresmikan enam gedung pengadilan terpadu di Manado secara virtual pekan lalu.

Perma itu mengatur ruang sidang secara elektronik adalah ruang sidang di pengadilan yang meliputi kantor kejaksaan, rutan/lapas atau tempat lain yang ditetapkan oleh majelis hakim dengan ketentuan semua peserta sidang harus terlihat di layar monitor dengan terang dan suara yang jelas.

Untuk mengikuti persidangan daring, penyidik, penuntut, pengadilan, terdakwa, penasihat hukum, saksi, ahli Rutan dan Lapas harus memiliki akun yang terverifikasi. Sementara dokumen administrasi pun disampaikan secara elektronik dengan disimpan dan dikelola sistem informasi pengadilan.

Meski hakim tidak secara langsung bertatap muka dengan terdakwa, saksi mau pun ahli, keterangan yang diberikan pihak-pihak itu dalam persidangan elektronik ditegaskan mempunyai nilai pembuktian yang sama.

Ada pun keadaan yang memungkinkan dilakukannya persidangan daring antara lain terjadi bencana alam, wabah penyakit, keadaan yang ditetapkan pemerintah sebagai keadaan darurat atau keadaan lain yang menurut majelis hakim dengan penetapan perlu persidangan secara elektronik.(rls/Ijl)
Selasa, 03/08/2021 - 23:32:09 WIB
Heboh Dana Hibah Keluarga Akidi Tio
270 Juta Orang Tertipu; Menunggu (Hukuman) Seharga Dua Triliun
Selasa, 03/08/2021 - 23:13:14 WIB
Kunker Kabaharkam Polri
Tinjau Pos PPKM Pasar Cikpuan, Kabaharkam Polri : Semua Demi Penyelamatan Masyarakat
Selasa, 03/08/2021 - 23:04:26 WIB
Kabaharkam Kunker Ke Riau
Kabaharkam Tinjau Isoter Asrama Haji, Puji Penanganan Covid-19 Riau
Selasa, 03/08/2021 - 12:08:32 WIB
Musnahkan 3 Kg Sabu, Kapolres Meranti: Dapat Selamatkan 15 Ribu Jiwa
Senin, 02/08/2021 - 10:43:41 WIB
Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PPKM Level 4 Kota Pekanbaru Capai 90 Persen
Senin, 02/08/2021 - 10:29:32 WIB
Kawal Blok Rokan
Resmi Terbentuk Penggawa Melayu Riau , Panglima Anjo : Sudah Saat Nya Anak Melayu Bersatu.
Senin, 02/08/2021 - 09:21:35 WIB
Olimpiade Tokyo 2020
Greysia Polii/Rahayu Apriani Raih Emas Bersejarah, Indonesia Raya Akhirnya Berkumandang di Olimpiade
Senin, 02/08/2021 - 08:51:26 WIB
Sumbangan Akidi Tio Rp 2 Triliun Ternyata Hoax, Heryanti dan Prof Hardi Darmawan Diamankan
Senin, 02/08/2021 - 06:36:55 WIB
Launching Program Bupati Meranti
Bupati H.M Adil, Launching Mulai Hari Ini Masyarakat Meranti Berobat Gratis Cukup Gunakan KTP
Minggu, 01/08/2021 - 15:52:04 WIB
Gaji Dipotong Tenaga Honorer Meranti Datangi Ketua DPRD
Ketua DPRD Ardiansyah: Bupati Meranti Hanya Janji Bengak Kepada Masyarakat.
Sabtu, 31/07/2021 - 12:33:03 WIB
DUGAAN KORUPSI PEMBELIAN LAHAN SAWIT
Pejabat Bank Riau Kepri Korupsi Lagi, Kali ini Kejari Kampar Mulai Pulbaket
Sabtu, 31/07/2021 - 12:16:52 WIB
Blok Rokan
Terkait Peralihan Blok Rokan , Tim Kuasa Hukum LAMR Somasi PT. Pertamina
Sabtu, 31/07/2021 - 02:41:16 WIB
Melalui Program PUMK
PT. Timah Tbk Usaha Toko Buku Yun Agency Tetap Bertahan Meskipun Dihantam Digitalisasi
Jumat, 30/07/2021 - 10:44:49 WIB
Terkait Oknum Pejabat Meranti Sebagai Pemodal Penebangan Kayu Ilegal
Kasus Penebangan Kayu Ilegal Untuk Lunas Kapal Sampai Saat Ini Belum Ada Kejelasan Hukum.
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Rabu, 06/05/2020 - 08:21:28 WIB
Nurbaiti Kecewa Pelayanan Pedagang di Jalan Inpres Kelurahan Selat Panjang Timur Bersikap Arogan
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
SIGAPNEWS.CO.ID | INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2021 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved