Minggu, 16 Mei 2021
  Banjir 2 Desa di Kecamatan Bunut, Bupati H.Zukri Langsung Turun Ke Lokasi Banjir | Covid-19 Masih Menghantui Dunia, Indonesia Urutan ke-18, Inilah Negara Dengan Kasus Tertinggi | Sebut Busyro Muqoddas Berotak Sungsang, LBH Muhamamdiyah Akan Polisikan Ngabalin | Ketiga Korban Tenggelam Berhasil Ditemukan Oleh Tim Gabungan Kampar - Sumbar | Rombongan WNA Asal Cina Berdatangan Sejak Sebelum Lebaran Hingga Hari Pertama Idul Fitri. | Jadi Khatib Shalat Ied, Gubri Tak Kuasa Menahan Tangis, Doakan Semoga Allah SWT Angkat Covid19
 
Jumat, 16/04/2021 - 02:21:27 WIB | Tis | Hukum
DUGAAN KORUPSI KLINIK RSJ TAMPAN
Pembangunan Gedung Klinik RSJ Tampan Diduga Rugikan Negara 1,1Miliar Rupiah

RIAUMADANI. COM -   Terhendusnya satu kegiatan pembangunan gedung klinik RSJ (Rumah Sakit Jiwa) Tampan pada tahun 2018 silam, dengan nilai pagu angaran kurang lebih dari Rp 32.756.651.000 yang bersumber dari APBD Riau, telah menjadi temuan BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan). 

Dari hasil audit BPK menyimpulkan bahwa kegiatan pembangunan gedung klinik RSJ Tampan disimpulkan terjadi kelebihan bayar kepada pihak kontraktor pelaksana sebesar Rp 1,114.955.188,63 rupiah , proyek yang dikerjakan PT Marabuntha Ciptalaksana pada tahun 2018. 

Dalam temuan BPK terhadap pembamgunan RSJ Tampan dengan nomor 22.A/LHP/X111.PEK/05/2019, tertanggal 19 Mei 2019 .

Jumat (21/01/2021) tim media berupaya meminta klarifikasi kepada Dirut RSJ Tampan ( dr Haznelli Juita MM. Lewat chatingan WA pribadi direktur mengarahkan awak media untuk bertemu Humas (Andres Ilahargon)

Dari arahan direktur , media menyambangi ruangan humas. Saat dikonfirmasi awak media terkait kegiatan pembangunan gedung klinik RSJ pada tahun 2018, yang mana hasil temuan BPK ditemukan ada selisih bayar sebesar Rp1,1 miliar rupiah .

Dengan tegasnya Andres menuturkan, "Benar abang-abang dan kakak-kakak atas informasi tersebut , namun yang saya ketahui kasus tersebut telah di tangani pihak Polda Riau,"ujarnya

Disinggung mengenai atas nama siapa pelapor dan dibidang mana yang menangani, Andres dengan tegas mengatakan, yang melaporkan masyarakat dan ditangani di bidang Tipikor , ucap Andres kepada awak media .

Untuk melengkapi keterangan dari humas , awak media kembali menghubungi ibu Direktur, melalui chat pribadi ibu direktur RSJ menerima kehadiran awak media .

Dengan pertanyaan yang sama juga disampaikan awak media kepada Direktur RSJ Tampan dimana terkait lebih bayar Rp 1,1 miliar pembangunan gedung klinik RSJ tersebut. 

Dari penyampaian direktur sejauh yang ia ketahui pihak kontraktor telah menyicilnya sebahagian lewat PPTK , namun berhubung PPTK nya sudah tidak disini lagi bertugas maka saya tidak pantau pelunasannya, ucap ibu direktur .

Disinggung mengenai pernyataan humas yang mengatakan kasus tersebut sudah ditangani pihak Polda Riau , dan direktur dan saya (red humas ) sudah dimintai keterangan di Polda Riau .

Direktur RSJ Tampan membantah hal tersebut, "Kata siapa kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Riau..?, Itu tidak benar, maklum lah bapak-bapak dan ibu-ibu, humas saya baru empat bulan bertugas disini , dia tidak banyak mengetahui mengenai ini, bantah Direktur RSJ 

Keterangan humas dan direktur RSJ Tampan saling bertolak belakang. Dimana keterangan humas mengatakan kasus tersebut sudah ditangani Polda Riau dan sementara Direktur membantah dan mengatakan kontraktor sudah menyicil melalui PPTK .

Menyikapi keterangan direktur kepada awak media yang menyatakan bahwa Pihak kontraktor sampai hari ini sudah menyicil dan mengembalikan ke kas daerah sangat tidak rasional, dimana dalam ketentuan kelebihan bayar itu harus dikembalikan 60 hari kerja sejak terbitnya LHP. 

Perlu kita ingat bahwa BPK itu insitusi pemerintah, jadi hubungannya dengan user (pemilik) yang punya bangunan yakni RSJ Tampan bukan kontraktornya .

Dari segi aturan, Direktur RSJ sebagai pemilik bagunan seharusnya menjadi perantara dengan pihak kontraktor dalam mengembalikan temuan BPK, dan diaturan mengatakan jika tidak sanggup mengembalikan dalam tempo 60 hari kerja, maka ranah ini masuk ranah nya hukum .

Bahkan bila kita kaitkan lagi dengan keluarnya LHP bulan Mei 2019 dan sampai hari ini menurut keterangan direktur uang negara belum juga lunas dikembalikan, maka sudah diindikasikan atau diduga ada unsur pidana korupsi , dengan kategori diduga terdapat tidak ada itikad baik , lalai dan tidak mau memenuhi kewajibannya .

Dari hasil keluarnya LHP BPK sejak bulan Mei 2019 silam sampai saat ini kelebihan bayar sebesar kurang lebih Rp1,1 miliar rupiah belum juga di lunaskan ke kas negara, jelas ini sudah tidak bisa ditoleransi lagi dan seyogyanya sudah masuk ke ranah hukum. (**)

Minggu, 16/05/2021 - 01:13:43 WIB
Bupati Zukri Kunjugi Lokasi Banjir
Banjir 2 Desa di Kecamatan Bunut, Bupati H.Zukri Langsung Turun Ke Lokasi Banjir
Sabtu, 15/05/2021 - 00:11:52 WIB
Covid-19 Masih Menghantui Dunia, Indonesia Urutan ke-18, Inilah Negara Dengan Kasus Tertinggi
Jumat, 14/05/2021 - 23:56:49 WIB
Pernyataan Ngabalin Picu Kemarahan Warga Muhammadiyah.
Sebut Busyro Muqoddas Berotak Sungsang, LBH Muhamamdiyah Akan Polisikan Ngabalin
Jumat, 14/05/2021 - 23:39:40 WIB
Korban Mudik Lebaran
Ketiga Korban Tenggelam Berhasil Ditemukan Oleh Tim Gabungan Kampar - Sumbar
Jumat, 14/05/2021 - 23:21:06 WIB
Warga Negara Indonesia Dilarang Mudik
Rombongan WNA Asal Cina Berdatangan Sejak Sebelum Lebaran Hingga Hari Pertama Idul Fitri.
Kamis, 13/05/2021 - 23:19:28 WIB
Jadi Khatib Shalat Ied, Gubri Tak Kuasa Menahan Tangis, Doakan Semoga Allah SWT Angkat Covid19
Kamis, 13/05/2021 - 13:23:35 WIB
Idul Fitri 1442 Hijriyah
Wabup Sholat Di Masjid Agung Istiqomah Ada Hikmah Besar di Balik Wabah Corona
Kamis, 13/05/2021 - 12:16:57 WIB
DUGAAN KDRT
Aniaya Istri, Seorang Pelaku KDRT Diamankan Polsek Siak Hulu
Selasa, 11/05/2021 - 19:24:12 WIB
Gubri Syamsuar Heran Bantuan Sembako Perusahaan untuk Masyarakat Dipolemikkan
Selasa, 11/05/2021 - 19:15:55 WIB
Temuan Inspektorat Pengunaan DD/ADD Desa Kesuma Telah Dikembalikan
Selasa, 11/05/2021 - 12:31:32 WIB
Idul Fitri 1442H/2021
Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Tetapkan Idul Fitri, Kamis 13 Mei 2021
Selasa, 11/05/2021 - 12:01:33 WIB
DUGAAN KORUPSI
Kades Kesuma Dan Inspektorat Pelalawan Diduga Kongkalikong
Selasa, 11/05/2021 - 07:33:41 WIB
Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Meranti
DPRD Kepulauan Meranti Beri Catatan dan Rekomendasi Terhadap LKPj Kepala Daerah Tahun 2021
Selasa, 11/05/2021 - 05:14:14 WIB
Polairud Polres Meranti, Berikan bantuan Sembako Kepada Para Nelayan
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Rabu, 06/05/2020 - 08:21:28 WIB
Nurbaiti Kecewa Pelayanan Pedagang di Jalan Inpres Kelurahan Selat Panjang Timur Bersikap Arogan
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
SIGAPNEWS.CO.ID | INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2021 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved