Komisi I DPRD Kab. Meranti Lakukan Kunker Serta Monitoring Pengawasan Roda Pemerintahan Kecamatan

KUNKER ANGGOTA DPRD MERANTI

Rabu 07 April 2021, 15:41 WIB

Anggota DPRD Meranti dari Komisi I melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Rangsang barat

RIAUMADANI. COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Meranti Komisi l melakukan tugas dan fungsi dibidang Pengawasan Jalannya Roda Pemerintahan dan Data serta Aturan Hukum melakukan kunjungan Kerja ke Pemerintah Kecamatan yang ada di Kepulauan Meranti.

Kunjungan kerja tersebut berlangsung di Kecamatan Rangsang Barat dan Pulau Merbau. Pengawasan monitoring Pemerintahan oleh Komisi l DPRD Meranti, agar Pemerintahan dari tingkat kecamatan hingga Pemerintahan desa mempersiapkan diri dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan kedepan serta disegala aspek lainnya.

Kunker tersebut diikuti oleh semua anggota Komisi I DPRD Meranti beserta staf Sekretariat, diantaranya Boby Haryadi (Fraksi PDIP) sebagai Wakil Ketua Komisi I, Al Amin A, S.Pd, (Fraksi PKS-Nasdem) sebagai Sekretaris Komisi I, Sopandi, S.Sos (Fraksi PAN), Auzir (Fraksi PKB), Khosairi, S.Hi., M.Pd.i (Fraksi PKB), Dedi Putra, S.Hi (Fraksi PPP), Dr. M. Tartib, SH., M.Si (Fraksi Gerindra), dan Darsini, S.M (Fraksi Demokrat)

Kedatangan Anggota DPRD disambut baik oleh Camat Rangsang Barat, Juita Ratna Sari beserta jajaran pemerintahan Kecamatan Rangsang Barat dan para Kepala Desa di Rangsang Barat.

Dalam Kunker tersebut Anggota DPRD Komisi I berdialog, menampung aspirasi masyarakat melalui pihak kecamatan dan para Kepala Desa di Kecamatan Rangsang Barat

Ketua Komisi I Pauzi, SE., M.I.Kom (Fraksi Golkar) menyampaikan dan menghimbau agar tetap menjaga sinergitas antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten.

"Kepala Desa harus melakukan pendataaan berbagai potensi untuk pembangunan ekonomi masyarakat di desa serta memperhatikan dan menguasai aturan hukum yang berlaku agar terhindar dari persoalan hukum," ujarnya.

Menurut Fauzi ," penyelesaian segala macam bentuk pendataan administrasi pemerintahan dipandang perlu, agar pemerintah desa memiliki data yang konprehensif. Sehingga suatu saat apabila data tersebut diminta/dibutuhkan untuk berbagai program pembangunan oleh pemerintah Kabupaten dan Provinsi maupun Pemerintah pusat, Pemerintah Desa sudah siap," jelasnya.

Tambah Ketua Komisi I itu lagi," Seperti halnya Pemerintah Desa perlu mempersiapkan diri dalam menyambut program strategis pemerintah kabupaten yang diprogramkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti terpilih saat ini. Disamping juga perlunya Pemerintah Desa menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak terkait," imbuhnya.

Dari pertemuan tersebut, Komisi I mengantongi beberapa aspirasi, keluhan, masukan, saran dan berbagai persoalan yang dihadapi oleh Camat, Kepala Desa beserta apatarur Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa

"Berbagai masukan, keluhan dan aspirasi yang disampaikan oleh Camat maupun Para Kepala Desa yang berkaitan dengan persoalan di bidang Hukum dan Pemerintahan, akan dibahas pada saat rapat kerja dengan OPD-OPD mitra Kerja Komisi dan hal itu akan kita sampaikan kepada Komisi-Komisi di DPRD yang membidangi urusan yang terkait persoalan tersebut," jelas Ketua Komisi I dari Partai Golkar itu

Diakhir kunjungan Komisi I bersama Camat dan Para Kepala Desa meninjau UPTD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Rangsang Barat yang beberapa waktu lalu telah dilaksanakan Launching Layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) Administrasi Kependudukan oleh Bupati Kepulauan Meranti, H. Muhammad Adil, SH.

Dengan melihat kondisi UPT Disdukcapil Rangsang Barat saat ini, Komisi I mendukung pembenahan fasilitas UPT dalam upaya meningkatkan pelayanan secara prima kepada masyarakat. Sehingga UPT Disdukcapil Rangsang Barat benar-benar layak menjadi UPT Disdukcapil percontohan nantinya. (rls/Ijl)