Sejumlah Media Online di Riau Dilapor Advokat di Dewan Pers

Minggu 28 Februari 2021, 02:40 WIB

RIAUMADANI. COM - Hak jawab dan hak koreksi yang diajukan SH selaku korban pemberitaan sepihak dan tendensius ke sejumlah Kantor Redaksi media Online di Pekanbaru, tidak dihiraukan oleh sejumlah Perusahaan Pers media itu.

Hak jawab yang disampaikan di kantor redaksi sejumlah media online itu, merupakan bentuk komplain dan sanggahan SH terkait pemberitaan nya oleh sejumlah media online Tanggal 30 Desember 2020 yang mana isi pemberitaan itu bermuatan pencemaran nama baik, tendensius dan sepihak.

Demikian hal ini dijelaskan Advokat Sefianus Zai,SH.MH, Eprisman Arianjaya Ndruru,SH dan Sadarman Laia,SH.MH kepada media ini di Kantor Konsultan Hukum Eprisman Arianjaya Ndruru,SH & Partner Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Sabtu (27/2/2021).

Sefianus Zai,SH.MH menilai bahwa pemberitaan sejumlah media ini terhadap inisial SH (Kliennya) tidak mendasar. Bahkan isi beritanya hanya berupa opini penulisnya dengan tuduhan - tuduhan yang mendiskreditkan, menjastis dan tendensius tanpa melakukan konfirmasi terhadap korban yang dijadikan sebagai subyek topic berita medianya.

"Ya, persoalan sengketa ini, dan sudah kita lanjutkan ke Dewan Pers agar hak - hak klien kami dapat di proses di Dewan Pers sesuai mekanisme dan aturan - aturan yang berlaku bagi Perusahaan Pers yang dinilai melanggar Kode Etik Jurnalistik (KEJ)," kata Sefianus, Zai,SH.MH.

Sementara itu juga, Eprisman Arianjaya Ndruru,SH membenarkan adanya Hak Jawab (HJ) dan Hak Koreksi (HK) yang sudah disampaikan di kantor redaksi sejumlah media itu, belum dibuat klarifikasi dn permuntaan maaf oleh sejumlah media yang dimaksud.

Kepada media ini, Eprisman Arianjaya Ndruru,SH menjelaskan bahwa Media online yang membuat berita berita tendensius terhadap Tokoh Panutan Masyarakat pelalawan asal Nias itu yakni Perusahaan Pers www.hebatriau.com, www.suarahebat.co.id, Perusahaan Pers www.gardametro.com dan Perusahaan Pers www.korantekad.id.

Dalam ketrangannya, Eprisman Arianjaya Ndruru,SH menyebut adanya www.korantekad.id melayani hak jawab klien kami.

Memang benar ya "Sudah ada menayangkan hak jawab Klien kami namun hak jawab dan hak koreksi yang tayangkannya tersebut tidak sesuai karena tanpa kalrifikasi dan permintaan maaf sehingga hak jawab klien itu tidak sesuai. Sebab, hak jawab klien kami semestinya ditayangkan 7 hari berturut dengan perbedaan hari dan tanggal penayangannya di www.koranteda.id," katanya.

Hak jawab dan Hak Koreksi Klien Kami inisial SH, sudah kami sampaikan per tanggal 16 Februari 2021 dan sampai detik ini tidak dilayani oleh sejumlah media online itu.

Sudah jelas isi surat itu. "Ya, Surat berisi hak jawab dan hak koreksi klien kami itu, telah diterima langsung oleh Sdr. Hondro selaku penanggung jawab Perusahaan Pers PT. HONDRO HEBAT RIAU MEDIA yang memiliki Nomor SK Menkumham No. AHU-2448538. AH. 01.01 Tahun 2015," ujarnya.

Penyampaian hak jawab itu, diatur dalam Undang - undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun sejumlah media yang teranjurkan ini belum melayani hak koraksi klien kami.

Memang benar bahwa Hak Jawab dan Hak Koreksi klien kami yang ditayangkan oleh www.hebatriau.com pada Rabu Tanggal 17 Februari 2021 pukul 14:48 Wib tidak merupakan hak jawab karena tanpa klarifikasi dan permintaan maaf sesuai pemberitaannya tanpa konfirmasi, tanpa narasumber yang ditayangkan pada tanggal 30 Desember 2020 itu.

Kami dari kuasa hukum SH (Korban) pemberitaan sejumlah media online ini, mengingatkan kembali Pimpinan Redaksi www.hebatriau.com, Pimpinan Redaksi www.suarahebat.co.id, Pimpinan Redaksi www.gardametro.com dan Pimpinan Redaksi www.korantekad.id agar hak jawab klien kami di tayangkan di media yang dipimpinnya sesuai prosedural sengketa Pers yang tertuang dalam Undang - undang No.40 Tahun 199 tentang Pers di Pasal 1 dan Pasal 5 dalam hal permintaan maaf sebagai bentuk pemulihan nama baik klien kami atas dampak pemberitaan sepihak dan tendensius itu.

Eprisman juga berharap kepada Dewan Pers agar laporan pengaduan Kliennya dapat segera di proses mengingat hal ini menjadi preseden buruk dikalangan oknum perusahaan Pers yang dinilai tidak proposional dan profesional dalam menyajikan berita layak siar dikhalayak publik.(**)