Hukuman Mati
Presiden Joko Widodo Dan Perdana Mentri Australia Tony Abott
Soal Hukuman Mati, Jokowi Mengaku Banyak Sekali Tekanan Internasional
Kamis 12 Maret 2015, 08:23 WIB
Presiden Joko Widodo Dan Perdana Mentri Australia Tony Abott
JAKARTA. Riaumadani. com - Presiden Joko Widodo mengakui banyak sekali tekanan dari dunia internasional terkait eksekusi mati para terpidana kasus narkotika. Namun, meski ditekan, sikap pemerintah tidak akan berubah.
"Memang harus saya sampaikan, banyak sekali tekanan dari dunia internasional. Tapi ini kedaulatan hukum kita," ujar Jokowi seusai menghadiri acara Wirausaha Muda Mandiri, di Jakarta Convention Center, Kamis [12/3/2015].
Jokowi mengaku sudah berkali-kali bicara soal eksekusi mati para terpidana narkotika melalui media massa. Oleh karena itu, dia merasa tidak perlu lagi bicara sikap Indonesia atas tekanan tersebut."Jangan saya ulangi lagi," kata Jokowi.
Setelah mengeksekusi mati enam terpidana, Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi 10 terpidana mati yang berasal dari berbagai negara. Dua di antaranya adalah warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, terpidana kasus "Bali Nine".
Meski para terpidana sudah dipindahkan ke Nusakambangan, kepastian waktu eksekusi belum jelas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan, persiapan di Pulau Nusakambangan sebagai tempat eksekusi telah mencapai 100 persen.
Menurut Jokowi, kepastian eksekusi merupakan kewenangan dari Jaksa Agung HM Prasetyo. Di tengah belum jelasnya waktu eksekusi, lobi-lobi internasional terus berdatangan. Pemerintah Australia gencar melakukan lobi.
Jokowi mengaku bahwa dirinya hanya menerima kontak langsung dari Perdana Menteri Tony Abbott sekitar dua minggu lalu. Namun, sikap Indonesia tidak akan berubah, dan eksekusi akan tetap dilakukan."pungkas Jokowi,**
"Memang harus saya sampaikan, banyak sekali tekanan dari dunia internasional. Tapi ini kedaulatan hukum kita," ujar Jokowi seusai menghadiri acara Wirausaha Muda Mandiri, di Jakarta Convention Center, Kamis [12/3/2015].
Jokowi mengaku sudah berkali-kali bicara soal eksekusi mati para terpidana narkotika melalui media massa. Oleh karena itu, dia merasa tidak perlu lagi bicara sikap Indonesia atas tekanan tersebut."Jangan saya ulangi lagi," kata Jokowi.
Setelah mengeksekusi mati enam terpidana, Kejaksaan Agung berencana mengeksekusi 10 terpidana mati yang berasal dari berbagai negara. Dua di antaranya adalah warga negara Australia, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan, terpidana kasus "Bali Nine".
Meski para terpidana sudah dipindahkan ke Nusakambangan, kepastian waktu eksekusi belum jelas. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menyatakan, persiapan di Pulau Nusakambangan sebagai tempat eksekusi telah mencapai 100 persen.
Menurut Jokowi, kepastian eksekusi merupakan kewenangan dari Jaksa Agung HM Prasetyo. Di tengah belum jelasnya waktu eksekusi, lobi-lobi internasional terus berdatangan. Pemerintah Australia gencar melakukan lobi.
Jokowi mengaku bahwa dirinya hanya menerima kontak langsung dari Perdana Menteri Tony Abbott sekitar dua minggu lalu. Namun, sikap Indonesia tidak akan berubah, dan eksekusi akan tetap dilakukan."pungkas Jokowi,**
| Editor | : | TIS-KOMPAS |
| Kategori | : | Nasional |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada Riaumadani.com, silakan kontak ke email: redaksi Riaumadani.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional

Minggu 07 September 2025, 20:18 WIB
Timnas Indonesia U-23 Wajib Kalahkan Korea Selatan Untuk lolos ke Putaran Final Piala Asia U-23 2025
Rabu 09 Juli 2025
PKB Gelar Puncak Harlah 23 Juli, Undang Prabowo hingga Ketum Partai
Rabu 11 Juni 2025
Arab Saudi Tegur Indonesia soal Data Kesehatan Jemaah, Kuota Haji 2026 Terancam Dipotong
Kamis 08 Mei 2025
"Jelang Kedatangan Jemaah, Petugas Siapkan Layanan di Makkah"
Politik

Selasa 13 Januari 2026, 07:13 WIB
Penduduk Riau Berjumlah 6,81 Juta Jiwa, Kota Pekanbaru Wilayah Terpadat
Selasa 13 Januari 2026
Bupati Kasmarni: OPD Harus Transparan Dalam Menggnakan Anggaran dan Komitmen Dalam Pelayanan Publik
Selasa 06 Januari 2026
Bupati Siak Ajak ASN Tingkatkan Kinerja dan Pelayanan Publik Tahun 2026
Senin 05 Januari 2026
SF Hariyanto: Kami Minta PT. SPR Adakan RUPS LB Copot Direkturnya 
Nasional

Senin 12 Januari 2026, 14:27 WIB
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Senin 12 Januari 2026
Tari Zapin khas Desa Meskom Pecahkan Rekor MURI Tari Zapin Massal Berkebaya Laboh Kekek
Sabtu 10 Januari 2026
KPK Penetapan Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas Sebagai Tersangka Didasari Kecukupan Alat Bukti
Selasa 16 Desember 2025
Mafirion, "Apresiasi PN Tembilahan Kabulkan Tahanan Kota Datuk Bahar Kamil"
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK 

Pekanbaru

Sabtu 24 Januari 2026, 07:04 WIB
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
Pemprov Riau Resmi Copot Ida Yulita dari Jabatan Direktur PT SPR Tunjuk Yan Darmadi Sebagai Pelaksana Tugas
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Boby Rahmat Sebut Direktur PT. SPR Ida Yulita Susanti Rampas Dokumen dan Usir Peserta Rapat
Sabtu 24 Januari 2026
RUPS-LB PT SPR Ricuh, Jajaran Direksi Tolak Legalitas Surat Kuasa Pemegang Saham