Minggu, 30 November 2025

Breaking News

  • Bang Tambi, "EA Futsal Arena Sentongan Resmi Dibuka Untuk Umum"   ●   
  • Hak Jawab PT Musim Mas Terkait Lahan Konservasi    ●   
  • Lahan Konservasi PT Musim Mas Disinyalir Telah  Alih Fungsi Jadi Tanaman Sawit   ●   
  • Pemdes Meskom dan Polsek Bengkalis Adakan Sosialisasi Tentang Bahaya Narkoba    ●   
  • Kasmuri Sosok Sederhana Tapi Tegas, Kembali Pimpin Alumni 87 SMP 1 Sedinginan Untuk Tiga Tahun Kedepan   ●   
  1. Home
  2. Berita
  3. Internasional
Hukuman Mati Dua Warga Australia
Hati-hati, Australia Akan mainkan Kartu Licik Di Dunia Internasial
Sabtu 07 Maret 2015, 07:27 WIB
Direktur Program Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina Dinna Wisnu
JAKARTA, Riaumadani. com - Pemerintah Indonesia harus berhati-hati dengan Australia, terutama terkait rencana eksekusi mati dua warga negara Australia di Lapas Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Sebab, Australia kini tengah mempermainkan citra Indonesia di mata dunia terkait dengan demokrasi.

"Australia sedang mainkan kartu yang licik, kita harus hati-hati karena kita bisa terjebak. Dia sedang mempermainkan citra Indonesia di mata dunia soal demokrasi," kata Direktur Program Pascasarjana Bidang Diplomasi Universitas Paramadina Dinna Wisnu dalam diskusi SmartFM di Jakarta, Sabtu [7/3/2015].

Dinna mengatakan, selama ini di mata dunia internasional, Indonesia dikenal sebagai negara yang menganut sistem demokrasi. Sebagai negara yang memperjaungkan demokrasi, Indonesia sangat terikat dengan penegakkan hak asasi manusia, khususnya hak orang untuk hidup.

Langkah Indonesia untuk mengeksekusi mati sejumlah narapidana narkotika ditentang sejumlah negara lain. Apa lagi, hukuman mati di dunia Internasional sudah dihindari, meskipun sejumlah negara masih menerapkan jenis hukuman tersebut.

Menurut Dinna, tarik menarik antara Indonesia dan Australia terkait hukuman mati bukan sekadar mempengaruhi urusan bisnis kedua negara. ‎Di sisi lain, Presiden Jokowi justru tengah memainkan politik diplomasi yang menerapkan kedaulatan prosedural dan teknis. Padahal, poin yang harus diingat Presiden saat melakukan politik diplomasi adalah efek jangka panjang kedaulatan yang substantif.**


Editor : TIS-Kompas.com
Kategori : Internasional
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
 
 
Berita Pilihan
Copyrights © 2022 All Rights Reserved by Riaumadani.com
Scroll to top