Hutang Indonesia Menumpuk, KH Hasan Abdullah Sahal : Astaghfirullah !! Kita Perlu Tobat Nasional

Senin 28 September 2020, 13:20 WIB

Sesepuh Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo KH Hasan Abdullah Sahal

PONOROGO. RIAUMADANI. COM - Dialog interaktif mengupas dugaan munculnya PKI gaya baru ramai dibincangkan di ruang publik.

Hari ini, Senin (28/9/2020) sesepuh Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo KH Hasan Abdullah Sahal angkat bicara menyikapi perihal ramainya fenomena tersebut.

Tak hanya bicara soal PKI, Ulama Kharismatik Gontor ini pun menelisik sejumlah utang negara yang kian menumpuk.

Pada bagian lain diskusi, Pimpinan Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor Ponorogo KH Hasan Abdullah Sahal menyatakan komunis berarti kafir karena memiliki paham ateis.

“Komunis berarti ateis, dan atheis berarti kafir. Nah, masalahnya kita menghadapi orang kafir atau menghadapi kekafiran. Itu pekerjaan kita. Jadi pekerjaan kita menghadapi kekafiran dan menghadapi orang kafir,” tutur Kiai Sahal dalam focus group discussion daring Pusat Kajian dan Analisis Data (PKAD) yang diunggah dalam YouTube.

Menurutnya, tidak ada PKI gaya baru. Soalnya kekafiran sudah aja sejak zaman nabi.

“Jadi enggak ada PKI gaya baru itu, sama saja. Kafir ya tetap kafir. Itu pelajaran SD sampai jadi mahasiswa harus mengatakan begitu. Orang yang tidak percaya Tuhan itu namanya kafir,” tuturnya.

“Kita tinggal mengatakan kalau dunia ini enggak ada orang kafir ya neraka enggak ada isinya,” katanya.

Kiai Sahal menilai fenomena yang terjadi saat ini sama dengan pada lalu, yakni adanya intimidasi, infiltrasi dan intervensi makin kuat.

"Ketahuilah, yang menuduh kita radikal itu maha radikal, yang mengatakan teroris itu maha teroris dan yang mengatakan ekstrim itu maha ekstrim," ujarnya.

Sehubungan hal itu Kiai Sahal menyatakan, umat Islam bertanggung jawab untuk membenahi hal tersebut.

Alumnus Universitas Islam Madinah al-Munawwarah itu pun mewanti-wanti agar tidak ada pemurtadan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaha maupun pertahanan dan keamanan.

“Jangan menerima permurtadan ini,” tegasnya. (**)