Gubri Teken Nota Kesepakatan KUA â€“ PPAS Perubahan APBD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2020

Senin 21 September 2020, 23:12 WIB

Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meneken nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2020 di Ruang Rap

PEKANBARU. RIAUMADANI. COM - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar meneken nota kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau tahun anggaran 2020 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Riau, Senin (21/9/2020).

Dalam penandatangan nota kesepakatan, juga disaksikan langsung oleh pimpinan DPRD Provinsi Riau Indra Gubawan Eet, Wakil Ketua DPRD Riau Hardianto, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Yan Prana Jaya.

"Semoga setelah ini dapat dilanjutkan dengan penyampaian rancangan peraturan daerah (Ranperda) dan dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai keinginan," harap Gubernur Syamsuar.

Sementara itu, Selaku pimpinan rapat, Ketua DPRD Provinsi Riau, Indra Gunawan Eet mengatakan bahwa Gubernur Riau Syamsuar telah menyampaikan KUA-PPAS perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020 kepada DPRD Provinsi Riau, lalu pihaknya menindaklanjuti dan dilakukan musyawarah hingga akhirnya penandatangan nota kesepakatan dapat dilakukan pada malam ini (Senin, 21/9/20).

Ditambahkan Eet, penandatanganan nota kesepakatan KUA-PPAS perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020 dilaksanakan sesuai tata tertib DPRD Provinsi Riau bahwa kebijakan APBD dan permintaan anggaran, kata Eet telah dapat disetujui bersama antara Gubernur Riau dan Pimpinan DPRD Provinsi Riau dalam rapat paripurna ini.

Ia berharap, usai penandatangan Gubri segera melakukan tindak lanjut terhadap penyampaian KUA-PPAS perubahan APBD Provinsi Riau tahun anggaran 2020, yang mana lanjut Eet, waktu yang tersedia sangat sempit yakni hingga akhir September 2020.

"Semoga proses ini dapat berlangsung dengan cepat sesuai peraturan perundangan yang berlaku sehingga tersusun dalam perubahan APBD tahun anggaran 2020 ini dapat terlaksana dengan baik," tutupnya. (MCR/TIS)