Presiden Joko Widodo mengakui banyak sekali tekanan dari dunia internasional terkait eksekusi mati para terpidana kasus narkotika. Namun, meski ditekan, sikap pemerintah tidak akan.

Peneliti Institute for Criminal Justice Reform [ICJR] Erasmus Napitupulu mengatakan, dalam menekankan pelaksanaan eksekusi mati, Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak sadar bahwa 229 warga negara Indonesia saat ini terancam untuk dieksekusi.

Aliansi Masyarakat Resah Dewan Perwakilan Rakyat [AMAR DPR] mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi [MK] perihal Constitutional Complaintterhadap seluruh partai politik yang mengakibatkan kisruh antara Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Presiden Joko Widodo dinilai telah seenaknya menggunakan hak prerogatif presiden, terkait tidak dikabulkannya permohonan grasi para terpidana.

Wakil Kepala Kepolisian RI Badrodin Haiti berjanji akan menghentikan kasus pelaporan majalah Tempo oleh Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Menurutnya, pelaporan tersebut tidak mengandung unsur pidana seperti yang telah disampaikan Dewan Pers.

Pelaksana Tugas Ketua KPK Taufiequrachman Ruki siap mengembalikan mandat ke Presiden Joko Widodo terkait rencana pegawai KPK melakukan aksi dan menyerahkan petisi mengenai keputusan pimpinan yang melimpahkan kasus Komjen Budi Gunawan ke.

Selain akan mengajukan praperadilan terhadap KPK, tersangka korupsi terkait menerima hadiah atau janji terkait Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan [PAPBN-P] tahun 2013 Kementerian ESDM, Sutan Bathoegana juga meminta.

Presiden Joko Widodo telah menunjuk tiga orang sebagai pelaksana tugas [Plt] pimpinan KPK untuk menggantikan Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Ketiganya akan dilantik oleh Presiden pagi.

Presiden Joko Widodo hingga hari ini belum mengeluarkan pernyataan menanggapi kisruh KPK dan Polri pasca diputuskannya sidang praperadilan Komjen Budi Gunawan. Termasuk komentar soal Ketua KPK Abraham Samad yang telah ditetapkan sebagai.

Pasca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengabulkan praperadilan Komjen Budi Gunawan [BG], Presiden Joko Widodo belum juga memutus polemik posisi Kapolri yang baru. Bahkan Jokowi juga belum mengomentari perihal putusan.

Plt Gubernur Riau [Gubri] H Arsyadjuliandi Rachman termasuk kepala daerah yang ikut menandatangani nota Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam [SDA], Sektor Kelautan dan Sektor Kehutanan dan Perkebunan yang dimotori Komisi.

Posisi Presiden Joko Widodo, saat ini kian tersudut. Khususnya pascaputusan hakim PN Jakarta Selatan, Sarpin Rizaldi, yang mencabut status tersangka Komjen Budi Gunawan dalam kasus dugaan rekening gendut oleh.

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Sarpin Rizaldi, Senin [16/2/2015] memutuskan penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan [BG] oleh Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] tidak.

Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat sipil mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], pada Senin [16/2/2015] menyusul putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang memenangkan kubu Komjen Budi Gunawan, pada. Mereka membawa.

Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan para ketua umum parpol Koalisi Indonesia Hebat [KIH] lainnya secara tertutup di rumah dinas wali kota Surakarta, Loji Gandrung, Jawa Tengah, Sabtu.

Majelis Ulama Indonesia [MUI] menyatakan budaya hari kasih sayang atau 'valentine' yang jatuh setiap 14 Februari tidak ada dalam ajaran.

Perkampungan Majelis Az Zikra yang terletak di Sentul, Bogor, Jawa Barat, dikabarkan telah diserbu sekelompok orang pada Rabu [11/2/2015].

Debat sengit antara tim kuasa hukum Komjen Budi Gunawan dan KPK, sempat mewarnai hari kedua sidang praperadilan, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa.

Kejaksaan Agung segera mengeksekusi mati 11 terpidana mati kasus narkotika dan pembunuhan.

Dalam perseteruan antar dua lembaga penegak hukum negara ini, KPK-Polri, TNI jelas tidak akan ikut campur. Namun lain hal jika Jokowi meminta bantuan TNI. Sebab itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menegaskan, TNI siap gelar operasi militer.