Badan Narkotika Nasional [BNN] Kota Batu menilai rokok elektrik yang selama ini sering dijadikan alternatif untuk berhenti merokok ternyata sangat berbahaya daripada rokok.

Pemko Pekanbaru kembali membuat terobosan  perdana untuk wilayah Riau, dimana saat ini seluruh Puskesmas di Pekanbaru telah menggunakan Pola Pengelolaaan Keuangan  Badan Layanan Umum Daerah [PK BLUD]  suatu pola.

Sebagai wujud upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam pelayanan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kota [Pemko] Pekanbaru, melalui bagian umum dan administrasi sekretriat daerah pemko, resmi memberlakukan penerapan.

Slogan yang di buat Presiden Jokowi"kerja,kerja,kerja" tanpaknya adalah hanya sebuah slogan biasa aja bagi Aparatur Sipil Negara [ASN] Kantor Camat Marpoyan.

Rencana Walikota Pekanbaru Firdaus ST MT memberikan anggaran  Rp50 juta di APBD 2015 untuk seluruh RW di Kota Pekanbaru, tidaklah isapan jempol belaka, hal itu dibuktikan dengan dilaksanakannya Pelatihan bagi  128 orang.

Badan Kehormatan [BK] DPRD Riau menerima laporan Anggota Komisi D DPRD Riau, Zukri Misran, terkait insiden pengusiran dan larangan bertanya yang dilakukan Ketua Komisi D DPRD Riau, Erizal Muluk terhadap Zukri Misran dalam hearing dengan mitra.

Menyusul telah terbitnya Pemukhtakhiran Akte [Akte perubahan. red],  Organisasi Pers,  Gabungan Wartawan Indonesia [GWI], Pengurus DPD GWI Riau langsung tancab gas untuk menggelar Rapat Koordinasi.

Pembangunan jalur kereta api lintas Sumatera dikebut dalam lima tahun ini. Pembangunan jalur angkutan massal itu akan menghubungkan Sumatera Utara sampai Lampung. Panjang jalur kereta api yang bakal diaktifkan sepanjang 1.400 kilometer. Hanya.

DPRD Kota Pekanbaru geram dengan belum adanya solusi atau tindakan tegas terkait kebocoran retribusi parkir yang terjadi setiap tahunnya. Rencananya, dewan akan memanggil instansi terkait pekan.

Badan Pelayanan Terpadu - Penanaman Modal [BPT-PM] Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, merazia pelaku usaha yang menunggak retribusi usaha ke pemerintah.

Sekda Prov Riau Drs Zaini Ismail, M.Si Hadir sekaligus Membuka Orientasi Guru Taman Kanak-Kanak se Provinsi Riau yang dilaksanakan di Gedung Dharma Wanita Persatuan Setda Prov Riau di Kompleks Gedung Daerah Jl. Diponegoro Pekanbaru, acaraini.

Walikota Pekanbaru, Firdaus, mengajak seluruh pelajar di Pekanbaru untuk menjadi duta dan pelopor dari kerukunan umat beragama di Pekanbaru. Dengan menanamkan sikap mental tolerasi dalam beragama akan memudahkan terciptanya masyarakat kota.

Pemerintah Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, tidak lama lagi akan memekarkan kelurahan dari 58 menjadi 83 kelurahan, guna mengakomodir pertumbuhan kota menjadi.

Komisi Pemilihan Umum [KPU\ sudah menyusun jadwal pendaftaran calon bupati dan walikota di 4 kabupaten dan kota yakni Bengkalis, Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu dan Dumai. Dan jika tidak ada aral melintang, pendaftaran calon akan dilakukan.

Pemerintah Kota Pekanbaru, Riau, tahun 2016 segera memiliki Rumah Sakit Umum Daerah [RSUD] berkonsep ramah lingkungan, guna mengubah pola pikir masyarakat datang ke rumah sakit bukan untuk sakit tetapi.

Walikota Pekanbaru Firdaus MT mengatakan akan memanggil Kepala Dinas Pertanian, kota Pekanbaru, Edwar S Umar, untuk meminta kejelasan terkait kondisi ribuan  pohon sawit yang tumbuh di atas lahan Kawasan Perkantoran Tenayan, yang.

Kebakaran hebat kembali terjadi di Pekanbaru, Rabu [7/1/2014] malam sekitar pukul 22.45 WIB. Kali ini api menghanguskan 4 petak rumah kos-kosan di jalan Pias, Gg Pias 3, kelurahan Tangkerang Barat, kecamatan Marpoyan.

Pekanbaru sebagai Ibu kota Provinsi Riau adalah gambaran Indonesia mini sebab semua suku dan agama ada, di ibukota  kota yang berpenduduk hampir satu juta jiwa ini;  masyarakat Pekanbaru majemuk atau beragam karena itu.

Direktorat Lalu Lintas Polda Riau mencatat, sebanyak 597 orang meninggal dunia akibat kecelakaan lalu lintas [Laka Lantas] yang terjadi di kabupaten dan kota se Riau sepanjang 2014 lalu. Meski demikian, dibanding tahun sebelumnya, angka ini.

Di tengah semangat transparansi dan reformasi birokrasi yang diusung pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, masih ada saja oknum-oknum yang melakukan pungutan liar dalam pelayanan perizinan. Seperti yang terjadi di Badan Lingkungan Hidup [BLH] Kota.