Pengesahan Ranperda APBD Meranti 2020
DPRD Meranti Gelar Rapat Paripurna Pengesahan Ranperda APBD 2020
Rabu 20 November 2019, 14:20 WIB
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melaksanakan rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Kepulauan Meranti tahun 2020. Rabu (20/11/2019)
SELATPANJANG. RIAUMADANI. COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Meranti melaksanakan rapat paripurna pengesahan rancangan peraturan daerah (Ranperda) tentang APBD Kepulauan Meranti tahun 2020. Rabu (20/11/2019) sore di Balai Sidang DPRD Jalan Terpadu, Selatpanjang.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah didampingi Wakil Ketua H Khalid Ali dan Iskandar Budiman. Hadir juga Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, Sekda H Yulian Norwis, Asisten III Setdakb Meranti H Rosdaner SPd, seluruh Kepala OPD, serta 21 anggota DPRD Kepulauan Meranti, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Kegiatan diawali dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan juru bicara Banggar DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi SE, yang dalam laporannya memaparkan bahwa, pendapatan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp1,354 miliar lebih yang terdiri dari, pendapatan asli daerah pada APBD tahun 2020 sebesar Rp105 miliar lebih, dana perimbangan Rp941 miliar lebih, lain-lain pendapatan yang sah Rp307 miliar lebih.
Kemudian, belanja daerah pada APBD 2020 sebesar Rp1.407 miliar lebih yang terdiri dari, belanja tidak langsung Rp627 miliar lebih, belanja langsung Rp780 miliar lebih. Pembiayaan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp68 miliar lebih yang terdiri, penerimaan pembiayaan daerah Rp68 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp15 miliar lebih.
"Berdasarkan rincian APBD tersebut, persentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah sebesar 44,58 persen, sedangkan persentase belanja langsung terhadap belanja daerah sebesar 55,42 persen, hal ini menunjukan bahwa postur APBD Kepulauan Meranti tahun anggaran 2020 masih tergolong sehat," ujarnya.
Usai penyampaian laporan banggar, kegiatan dilanjutkan dengan pengesahan. Namun, Ardiansyah selaku pimpinan rapat terlebih dahulu menanyakan kepada seluruh Anggota DPRD yang hadir apakah setuju atas laporan banggar terhadap RAPBD Kepulauan Meranti 2020 untuk disahkan.
Setelah secara aklamasi menerima dan menyetujui, lalu diketuk palu satu kali, selanjutnya pimpinan rapat membacakan rancangan keputusan dewan terhadap ranperda tentang RAPBD Kepulauan Meranti 2020. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.
Bupati Irwan dalam penyampaianya mengatakan bahwa, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelengaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, merupakan harapan dalam pelaksanaan kegiatan agenda pembangunan, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dijelaskannya, penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2020 telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kepulauan Meranti yang merupakan prioritas dan tertuang dalam kebijakan umum APBD dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020.
"Dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2020 telah tersusun pada struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," jelas dia.
Dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan oleh DPRD Kepulauan Meranti, baik pada penyampaian pandangan umum anggota dewan dan pada saat hearing pembahasan antara badan anggaran legislatif dengan tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah tentang keterkaitan antara aspek belanja dan indikator dan tolak ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, menurutnya telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam susana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga.
Disamping itu, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri no 21 tahun 2011 bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini, akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan.
"Dalam kegiatan evaluasi disarankan ikut hadir bersama-sama tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran legislatif DPRD Kepulauan Meranti, sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama," ungkapnya. (hms)
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Ardiansyah didampingi Wakil Ketua H Khalid Ali dan Iskandar Budiman. Hadir juga Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan MSi, Sekda H Yulian Norwis, Asisten III Setdakb Meranti H Rosdaner SPd, seluruh Kepala OPD, serta 21 anggota DPRD Kepulauan Meranti, dan sejumlah tamu undangan lainnya.
Kegiatan diawali dengan laporan Badan Anggaran (Banggar) yang dibacakan juru bicara Banggar DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi SE, yang dalam laporannya memaparkan bahwa, pendapatan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp1,354 miliar lebih yang terdiri dari, pendapatan asli daerah pada APBD tahun 2020 sebesar Rp105 miliar lebih, dana perimbangan Rp941 miliar lebih, lain-lain pendapatan yang sah Rp307 miliar lebih.
Kemudian, belanja daerah pada APBD 2020 sebesar Rp1.407 miliar lebih yang terdiri dari, belanja tidak langsung Rp627 miliar lebih, belanja langsung Rp780 miliar lebih. Pembiayaan daerah pada APBD 2020 sebesar Rp68 miliar lebih yang terdiri, penerimaan pembiayaan daerah Rp68 miliar. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2020 sebesar Rp15 miliar lebih.
"Berdasarkan rincian APBD tersebut, persentase belanja tidak langsung terhadap belanja daerah sebesar 44,58 persen, sedangkan persentase belanja langsung terhadap belanja daerah sebesar 55,42 persen, hal ini menunjukan bahwa postur APBD Kepulauan Meranti tahun anggaran 2020 masih tergolong sehat," ujarnya.
Usai penyampaian laporan banggar, kegiatan dilanjutkan dengan pengesahan. Namun, Ardiansyah selaku pimpinan rapat terlebih dahulu menanyakan kepada seluruh Anggota DPRD yang hadir apakah setuju atas laporan banggar terhadap RAPBD Kepulauan Meranti 2020 untuk disahkan.
Setelah secara aklamasi menerima dan menyetujui, lalu diketuk palu satu kali, selanjutnya pimpinan rapat membacakan rancangan keputusan dewan terhadap ranperda tentang RAPBD Kepulauan Meranti 2020. Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara.
Bupati Irwan dalam penyampaianya mengatakan bahwa, kerjasama dan koordinasi sebagai mitra yang setara dalam penyelengaraan pembangunan daerah yang terus terpelihara, merupakan harapan dalam pelaksanaan kegiatan agenda pembangunan, termasuk pembahasan rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2020 yang dilaksanakan dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.
Dijelaskannya, penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2020 telah disesuaikan dengan arah kebijakan pokok pembangunan Kepulauan Meranti yang merupakan prioritas dan tertuang dalam kebijakan umum APBD dan prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2020.
"Dalam rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun anggaran 2020 telah tersusun pada struktur APBD yang terdiri dari pendapatan, belanja maupun pembiayaan dalam rangka mengakomodir kepentingan pelayanan terhadap masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti," jelas dia.
Dari berbagai catatan pertanyaan serta koreksi yang disampaikan oleh DPRD Kepulauan Meranti, baik pada penyampaian pandangan umum anggota dewan dan pada saat hearing pembahasan antara badan anggaran legislatif dengan tim anggaran pemerintah daerah dan perangkat daerah tentang keterkaitan antara aspek belanja dan indikator dan tolak ukur kinerja dari kegiatan yang akan dilaksanakan, menurutnya telah dilakukan pembahasan secara transparan dan akuntabel dalam susana saling memahami tugas dan fungsi kedua lembaga.
Disamping itu, sesuai dengan amanat peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri no 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri no 21 tahun 2011 bahwa rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020 ini, akan disampaikan kepada Gubernur Riau untuk dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan.
"Dalam kegiatan evaluasi disarankan ikut hadir bersama-sama tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran legislatif DPRD Kepulauan Meranti, sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama," ungkapnya. (hms)
Editor | : | Tis |
Kategori | : | Meranti |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Rabu 17 April 2024, 07:50 WIB
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Rabu 10 April 2024
Upika Kecamatan Sungai Apit Gelar Pawai Takbir Keliling Kota Dikuti Ratusan Masyarakat
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Sabtu 20 April 2024, 09:46 WIB
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Selasa 09 April 2024
Hasil Sidang Isbat: Pemerintah Tetapkan Idul Fitri 2024 Rabu 10 April
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Senin 22 April 2024, 23:40 WIB
Terbuka Untuk Umum, DPC PKB Pekanbaru Buka Pendaftaran Calon Walikota
Senin 22 April 2024
Terbuka Untuk Umum, DPC PKB Pekanbaru Buka Pendaftaran Calon Walikota
Jumat 15 Maret 2024
Awal Ramadan Harga Cabai Merah di Pekanbaru Melambung Tinggi Tembus Rp120 Ribu/Kg
Jumat 08 Maret 2024
PJ Gubernur Riau, SF Hariyanto Apresiasi Pelaksanaan Rapim TNI-Polri