Selasa, 17 09 2019
  Camat Ade Suwirman Mohon Doa Warganya Untuk Kesuksesan Kafilah Kecamatan Bengkalis | Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Upaya Pencegahan Karhutla | Forum PAC Partai Gerindra Kota Pekanbaru Melawan Asap | Demo Mahasiswa UIN dan HMI Tuntut Gubri Mundur Ricuh, Beberapa Mahasiswa Terkena Pukulan Aparat | Presiden Jokowi: Tak Perlu Banyak Laporan yang Penting Tindakan Dilapangan | Bupati Bengkalis Hadiri Rapat Terbatas dengan Presiden Republik Indonesia
 
Jumat, 24/05/2019 - 23:06:07 WIB | Tis | Pekanbaru
GRATIFIKASI THR
Wali Kota Firdaus, Terbitkan Edaran Larangan Terima Gratifikasi Lebaran Bagi Pejabat Pemko Pekanbaru

PEKANBARU. RIAUMADANI. com - Wali Kota Pekanbaru, DR Firdaus MT menegaskan bahwa para Apatur Sipil Negara (ASN) dan pejabat di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru tidak boleh menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Bahkan Wali Kota Pekanbaru sudah menerbitkan surat edaran nomor: 700/Inspektorat/448 tentang imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan tahun 2019.

Surat edaran ini menindaklanjuti surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.

"Jadi saya tegaskan para ASN dan pejabat di pemerintah kota jangan sampai terima gratifikasi pada momen lebaran ini," tegasnya kepada Tribun, Kamis (23/5/2019).

Menurutnya, ada delapan poin dalam surat edaran tertanggal 21 Mei 2019. Poin tersebut di antaranya melarang para ASN dan penyelenggaran negara menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun.

Poin lainnya yakni para ASN atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi harus melaporkannya ke KPK dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

Proses pelaporan bisa dilakukan secara online lewat laman, www.kpk.go.id atau bisa menghubungi layanan informasi KPK lewat call centre 198.

Surat edaran itu juga melarang permintaan Tunjangan Hari Raya (THR) oleh ASN ke pihak lain.

Mereka yang menerima gratifikasi berupa makanan bisa menyerahkannya ke panti sosial atau mereka yang membutuhkan.

Pemerintah kota melarang penggunaan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi.

Satu di antaranya tidak boleh menggunakan kendaraan dinas untuk mudik.

Fasilitas dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan. Para ASN atau penyelenggara wajib menolak gratifikasi dari siapa saja.

Pemangku kepentingan juga diimbau untuk tidak memberi gratifikasi ASN atau penyelenggara.

Pelaku usaha juga diimbau untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada ASN atau penyelenggara negara.

Sebelumnya, Wakil Wali Kota Pekanbaru, Ayat Cahyadi menegaskan bahwa para pejabat di jajaran pemerintah kota tidak boleh menerima parcel dalam momen Idul Fitri 1440 Hijriah.

Menurutnya, kebijakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal diteruskan di jajaran pemerintah kota.

KPK sudah mengingatkan kepada penyelenggara negara agar menolak gratifikasi.

Mereka harus menolak gratifikasi dalam bentuk apapun menjelang Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah.

Pada momen ini bakal banyak pejabat negara yang mendapatkan parcel ataupun barang lainnya sebagai hadiah Lebaran.

Terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan bahwa pejabat yang sudah menerima gratifikasi wajib melaporkannya kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari.

Mereka harus melapor terhitung sejak tanggal penerimaan gratifikasi.

KPK telah menerbitkan surat pemberitahuan atau edaran untuk para penyelenggara negara agar menolak gratifikasi pada momen Idul Fitri.

Surat edaran pencegahan gratifikasi dengan nomor ‎B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019. Surat ini diterbitkan KPK pada, Rabu (8/5/2019) lalu.

Surat ini pada pokoknya agar aparatur sipil negara (ASN) dan penyelenggara negara tidak menerima gratifikasi terkait hari raya Idul Fitri.(*)

(297) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Selasa, 17/09/2019 - 10:17:16 WIB
MTQ ke-44 tingkat Kabupaten Bengkalis
Camat Ade Suwirman Mohon Doa Warganya Untuk Kesuksesan Kafilah Kecamatan Bengkalis
Selasa, 17/09/2019 - 09:30:55 WIB
KARLAHUT
Presiden Jokowi Tegaskan Pentingnya Upaya Pencegahan Karhutla
Selasa, 17/09/2019 - 08:53:21 WIB
PEDULI KABUT ASAP
Forum PAC Partai Gerindra Kota Pekanbaru Melawan Asap
Senin, 16/09/2019 - 23:23:06 WIB
DAMPAK KARHUTLA
Demo Mahasiswa UIN dan HMI Tuntut Gubri Mundur Ricuh, Beberapa Mahasiswa Terkena Pukulan Aparat
Senin, 16/09/2019 - 23:05:16 WIB
Status Asap Karhutla Riau Siaga Darurat
Presiden Jokowi: Tak Perlu Banyak Laporan yang Penting Tindakan Dilapangan
Senin, 16/09/2019 - 22:54:14 WIB
BAHAS KARHUTLA
Bupati Bengkalis Hadiri Rapat Terbatas dengan Presiden Republik Indonesia
Senin, 16/09/2019 - 22:38:32 WIB
PELANTIKAN ANGGOTA DPRD MERANTI
Anggota DPRD Kepulauan Meranti Masa Bakti 2019-2024 Dilantik, Ini Harapan Bupati Kepada Legislator
Senin, 16/09/2019 - 09:48:39 WIB
Pelantikan DPRD Meranti
Ratusan AM3 Bakal Geruduk Kantor DPRD Meranti Saat Pelantikan DPRD Periode 2019 - 2024
Senin, 16/09/2019 - 09:20:01 WIB
Pengukuhan FJMR Gelar Dialog Publik Program "Riau Pintar" bersama Pemprov dan Bank Riau Kepri
Senin, 16/09/2019 - 08:07:47 WIB
TERKAIT KARHUTLA RIAU
"Orang Riau Melawan Asap", PADAN Riau Surati Presiden Jokowi
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
Senin, 22/09/2014 - 09:38:10 WIB
"Gendutkan" Tagihan Rekening Listrik Warga
PLN Cabang Pekanbaru Diminta Tindak Tegas Manager Rayon Panam
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2018 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved