Jakarta. RIAUMADANI.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam penc">

Rabu, 23 Januari 2019
  10 Tahun SBY Utang Naik Rp 1.309 T, 4 Tahun Pemerintahan Jokowi Rp 1.809 T | Plt Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH, Lounching Pemakaian 4 Unit Bus Sekolah | DN warga Labuh Baru Barat Diamankan Polsek Siak Hulu | Keluarga: Jangan Menteri, Harusnya Presiden yang Berikan Keterangan | Kabadiklat Butuh Jaksa Handal | Pelajar MTs Cabuli Pacarnya Hingga Hamil, Korban Dikeluarkan dari Sekolah
 
Kamis, 11/10/2018 - 02:18:25 WIB | Tis | Nasional
KPK dan KORUPSI
Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Bisa Dapat Premi Rp 200 Juta, Sesuai PP Nomor 43 Tahun 2018.

Jakarta. RIAUMADANI.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsiakan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. "Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta)," demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10/2018).

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta. Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Menurut PP 43/2018 itu, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum. Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Nantinya, Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Syarat Namun, dalam PP itu disebutkan setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum. Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor. (Rls)

(145) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Rabu, 23/01/2019 - 14:07:29 WIB
UTANG LUAR NEGERI INDONESIA
10 Tahun SBY Utang Naik Rp 1.309 T, 4 Tahun Pemerintahan Jokowi Rp 1.809 T
Rabu, 23/01/2019 - 13:29:20 WIB
Bus Sekolah
Plt Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH, Lounching Pemakaian 4 Unit Bus Sekolah
Rabu, 23/01/2019 - 09:12:20 WIB
Gelapkan Uang Perusahaan,
DN warga Labuh Baru Barat Diamankan Polsek Siak Hulu
Rabu, 23/01/2019 - 09:00:42 WIB
Pembebasan Ba asyir Batal
Keluarga: Jangan Menteri, Harusnya Presiden yang Berikan Keterangan
Rabu, 23/01/2019 - 08:04:50 WIB
Marak Perburuan Satwa Liar
Kabadiklat Butuh Jaksa Handal
Rabu, 23/01/2019 - 01:07:50 WIB
Pelajar MTs Cabuli Pacarnya Hingga Hamil, Korban Dikeluarkan dari Sekolah
Selasa, 22/01/2019 - 23:22:57 WIB
Wujudkan Tenayan Raya Digital City, Pemko Gandeng PT Telkom Indonesia
Selasa, 22/01/2019 - 16:06:50 WIB
Soal Menafsirkan Kaidah Hukum
Penolakan Abu Bakar Ba asyir Terhadap Kesetiaan Pada NKRI
Selasa, 22/01/2019 - 15:40:47 WIB
Narkoba
Warga Binaan Lapas Bangkinang Kedapatan Miliki Narkoba dan Dilaporkan ke Polisi
Selasa, 22/01/2019 - 14:53:54 WIB
MTQ Desa Pematang Duku ke-V
Penutupan MTQ Desa Pematang Duku di Hadiri Anggota DPRD Riau
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Senin, 22/09/2014 - 09:38:10 WIB
"Gendutkan" Tagihan Rekening Listrik Warga
PLN Cabang Pekanbaru Diminta Tindak Tegas Manager Rayon Panam
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2018 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved