Jakarta. RIAUMADANI.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam penc">

Minggu, 21 April 2019
  Kades Sebauk Adakan Gerakan Penghijauan Desa, Tanam Pohon Sirsak | Dinas PUPR Gelontorkan Dana Rp576.965.437.7 Milyar Untuk Proyek Strategis APBD 2019 | Diduga Karena Sakit, Warga Kubang Jaya ini ditemukan Tewas di Tempat Kontrakannya | Pemkab Bengkalis Laksanakan 13 Proyek Strategis APBD Tahun 2019 | Bawaslu Riau Minta Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah TPS Kabupaten/Kota | Komisioner KPU Nugroho Noto Susanto; Kekurangan Surat Suara di Pekanbaru Akibat Membludaknya DPK
 
Kamis, 11/10/2018 - 02:18:25 WIB | Tis | Nasional
KPK dan KORUPSI
Pelapor Kasus Dugaan Korupsi Bisa Dapat Premi Rp 200 Juta, Sesuai PP Nomor 43 Tahun 2018.

Jakarta. RIAUMADANI.com - Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dengan PP 43/2018 tersebut, masyarakat yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai dugaan korupsiakan mendapatkan penghargaan dalam bentuk piagam dan premi yang besarannya maksimal Rp 200 juta.

Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 menyebutkan, besaran premi diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara. "Besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta)," demikian bunyi pasal 17 ayat (2) PP tersebut, seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10/2018).

Sementara untuk pelapor tindak pidana korupsi berupa suap, besar premi yang diberikan sebesar dua permil dari nilai uang suap dan/atau uang dari hasil lelang barang rampasan dengan nilai maksimal Rp 10 juta. Peraturan tersebut diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan oleh Kementerian hukum dan HAM pada 18 September 2018. PP 43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Menurut PP 43/2018 itu, masyarakat dapat memberikan informasi mengenai dugaan tindak pidana korupsi kepada pejabat yang berwenang pada badan publik atau pun penegak hukum. Pemberian informasi kepada penegak hukum dapat berbentuk laporan tertulis atau lisan, baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.

Laporan mengenai dugaan korupsi harus sedikit memuat identitas pelapor dan uraian mengenai fakta tentang dugaan telah terjadi korupsi. Pelapor juga wajib melampirkan fotokopi KTP atau identitas diri lain dan dokumen atau keterangan terkait tindak pidana korupsi yang dilaporkan.

Nantinya, Pelapor juga berhak mengajukan pertanyaan tentang laporannya yang diberikan kepada Penegak Hukum. Setelah melaporkan, pelapor juga berhak mendapatkan perlindungan hukum. Syarat Namun, dalam PP itu disebutkan setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum. Penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor dalam upaya pemberantasan atau pengungkapan tindak pidana korupsi.

Penilaian itu dilakukan dalam waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima oleh jaksa. Dalam memberikan penilaian, penegak hukum mempertimbangkan peran aktif pelapor dalam mengungkap tindak pidana korupsi, kualitas data laporan atau alat bukti, dan risiko bagi pelapor. (Rls)

(221) Dibaca - () Komentar

[ Kirim Komentar ]
Nama
Email
Komentar



(*Masukkan 6 kode diatas)

Minggu, 21/04/2019 - 11:14:17 WIB
Penghijauan Desa
Kades Sebauk Adakan Gerakan Penghijauan Desa, Tanam Pohon Sirsak
Sabtu, 20/04/2019 - 09:44:38 WIB
Proyek Strategis APBD Bengkalis 2019
Dinas PUPR Gelontorkan Dana Rp576.965.437.7 Milyar Untuk Proyek Strategis APBD 2019
Jumat, 19/04/2019 - 22:51:29 WIB
Diduga Karena Sakit, Warga Kubang Jaya ini ditemukan Tewas di Tempat Kontrakannya
Kamis, 18/04/2019 - 10:50:21 WIB
KEGIATAN STRATEGIS PEMKAB. BENGKALIS PROYEK APBD 2019
Pemkab Bengkalis Laksanakan 13 Proyek Strategis APBD Tahun 2019
Kamis, 18/04/2019 - 06:33:35 WIB
PEMILU 2019
Bawaslu Riau Minta Pemungutan Suara Ulang di Sejumlah TPS Kabupaten/Kota
Kamis, 18/04/2019 - 05:52:36 WIB
PEMILU 2019
Komisioner KPU Nugroho Noto Susanto; Kekurangan Surat Suara di Pekanbaru Akibat Membludaknya DPK
Rabu, 17/04/2019 - 08:53:29 WIB
Dugaan Money Politics
Caleg DPRD Meranti MS Dari Golkar Bantah di Isukan terlibat Kasus Money Politics
Rabu, 17/04/2019 - 00:30:52 WIB
PEMILU 2019
Wako Pekanbaru Firdaus Instruksikan ASN Salurkan Hak Pilih
Rabu, 17/04/2019 - 00:12:31 WIB
LAMR Sesalkan Fitnah yang Menimpa UAS
Datuk Seri Al Azhar: Apapun Latar Belakangnya, Fitnah Memang Amat Keji
Selasa, 16/04/2019 - 23:22:12 WIB
PILEG 2019
Diduga Money Politics Caleg DPRD Meranti Dari Partai Golkar Dilaporkan
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
Senin, 22/09/2014 - 09:38:10 WIB
"Gendutkan" Tagihan Rekening Listrik Warga
PLN Cabang Pekanbaru Diminta Tindak Tegas Manager Rayon Panam
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2018 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved