SINGKONG IMPOR MASUK INDONESIA
Singkong Vietnam Banjiri Indonesia, Jokowi Dianggap Khianati Petan
Senin 29 Mei 2017, 07:37 WIB
poto int
JAKARTA. RIAUMADANI. com - Memasuki bulan Ramadhan, rakyat Indonesia kembali dikejutkan dengan bertambahnya jumlah singkong yang diimpor dari Vietnam.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah singkong impor yang memasuki Indonesia sejak April lalu mencapai 499,89 ribu ton. BPS mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena terjadi peningkatan permintaan bahan baku untuk olahan kudapan masyarakat. Terkait hal itu, pemerintahan Presiden Jokowi dianggap kurang memperhatikan petani dalam negeri karena membiarkan impor singkong merajalela.
Pemerintah menegaskan bahwa jalur impor singkong telah lama ditutup ke Indonesia. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita. Pihak Kementerian Perdagangan terkerjut ketika mendapati singkong Vietnam masuk dengan jumlah sangat besar ke Indonesia.
"Saya gak memberi izin, namun (impor) singkong itu jalan sendiri," ujarnya kepada media di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta pada Jumat (26/5).
Ia menegaskan bahwa singkong impor tersebut adalah untuk kebutuhan industri. Menurutnya, pabrik harus memasok singkong impor karena produksi dalam negeri sangatlah kurang.
"Saya tanya kenapa bisa mengimpor singkong, karena saya gak tahu. Ternyata untuk kebutuhan industri, pabrik gak bisa berhenti, sehingga harus impor," jelasnya.
Walaupun pihak pemerintah sudah mengetahui itu singkong impor tanpa izin, namun pemerintah dianggap lepas tangan karena tidak memberi sanksi tegas.
"Bagaimana kita kasih sanksi, itu kan masalah perdagangan bebas. Kalo nanti pakai izin malah dipersoalkan lagi, bapak banyak bgt mengeluarkan izin. Mau gimana lagi, impor akhirnya jalan sendiri, jadi bebas," kilahnya.
Kabar melejitnya jumlah singkong impor tersebut mendapat tentangan dari sejumlah netizen. Mereka menganggap pemerintah tidak lagi pro terhadap petaninya sendiri.
"Singkong aja harus Impor. Ini sungguh2 keterlaluan, Petani Singkong di Indonesia tidak ada harganya.....," ujar salah satu netizen bernama Adi Supriadi.
"Trs apa lagi yg import. Hhhh apa2 import. Pdhl negeri sendiri kaya," tulis Ratu Nya Alamsyah.
"Ngapa gak suruh petani nanam sendiri enak jaman suharto petani makmur," ungkap Mirnawati Noe.
"Singkong yg didlm negri aja sampai numpuk g laku2 harga murah banget perkilonya. Ini malah import dari luar negri. Apa g salah.? Atau ini hanya permainan cara untuk mengkorupsi uang pembelian," kritik Adhi Putra.
"Nasib petani singkong kita tentunya akan semakin menyedihkan. Mereka pasti bingung akan menjual kemana lagi singkongnya kalau pemerintah memberlakukan import singkong dari.Vietnam," kata Risma Jaya Zebua.
"Tidak heran bu.. Dan pada akhir nya petani mengalami kerugian dan enggak bertani atau berladang lagi.. Lambat laun lahan nya di jual karena tidak bisa menghidupi keluarga dan tidak ada modal membeli bibit nya. Lalu di beli oleh pengembang.. Asing. Dibangun perumahan elit atau pabrik.. TAPI BUKAN KITA PUNYA," jelas Surya Kelana.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah singkong impor yang memasuki Indonesia sejak April lalu mencapai 499,89 ribu ton. BPS mengungkapkan bahwa hal tersebut terjadi karena terjadi peningkatan permintaan bahan baku untuk olahan kudapan masyarakat. Terkait hal itu, pemerintahan Presiden Jokowi dianggap kurang memperhatikan petani dalam negeri karena membiarkan impor singkong merajalela.
Pemerintah menegaskan bahwa jalur impor singkong telah lama ditutup ke Indonesia. Pendapat tersebut diungkapkan oleh Menteri Perdagangan (Mendag), Enggartiasto Lukita. Pihak Kementerian Perdagangan terkerjut ketika mendapati singkong Vietnam masuk dengan jumlah sangat besar ke Indonesia.
"Saya gak memberi izin, namun (impor) singkong itu jalan sendiri," ujarnya kepada media di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jakarta pada Jumat (26/5).
Ia menegaskan bahwa singkong impor tersebut adalah untuk kebutuhan industri. Menurutnya, pabrik harus memasok singkong impor karena produksi dalam negeri sangatlah kurang.
"Saya tanya kenapa bisa mengimpor singkong, karena saya gak tahu. Ternyata untuk kebutuhan industri, pabrik gak bisa berhenti, sehingga harus impor," jelasnya.
Walaupun pihak pemerintah sudah mengetahui itu singkong impor tanpa izin, namun pemerintah dianggap lepas tangan karena tidak memberi sanksi tegas.
"Bagaimana kita kasih sanksi, itu kan masalah perdagangan bebas. Kalo nanti pakai izin malah dipersoalkan lagi, bapak banyak bgt mengeluarkan izin. Mau gimana lagi, impor akhirnya jalan sendiri, jadi bebas," kilahnya.
Kabar melejitnya jumlah singkong impor tersebut mendapat tentangan dari sejumlah netizen. Mereka menganggap pemerintah tidak lagi pro terhadap petaninya sendiri.
"Singkong aja harus Impor. Ini sungguh2 keterlaluan, Petani Singkong di Indonesia tidak ada harganya.....," ujar salah satu netizen bernama Adi Supriadi.
"Trs apa lagi yg import. Hhhh apa2 import. Pdhl negeri sendiri kaya," tulis Ratu Nya Alamsyah.
"Ngapa gak suruh petani nanam sendiri enak jaman suharto petani makmur," ungkap Mirnawati Noe.
"Singkong yg didlm negri aja sampai numpuk g laku2 harga murah banget perkilonya. Ini malah import dari luar negri. Apa g salah.? Atau ini hanya permainan cara untuk mengkorupsi uang pembelian," kritik Adhi Putra.
"Nasib petani singkong kita tentunya akan semakin menyedihkan. Mereka pasti bingung akan menjual kemana lagi singkongnya kalau pemerintah memberlakukan import singkong dari.Vietnam," kata Risma Jaya Zebua.
"Tidak heran bu.. Dan pada akhir nya petani mengalami kerugian dan enggak bertani atau berladang lagi.. Lambat laun lahan nya di jual karena tidak bisa menghidupi keluarga dan tidak ada modal membeli bibit nya. Lalu di beli oleh pengembang.. Asing. Dibangun perumahan elit atau pabrik.. TAPI BUKAN KITA PUNYA," jelas Surya Kelana.
Editor | : | Suara NKRI |
Kategori | : | Ekonomi |
Untuk saran dan pemberian informasi kepada katariau.com, silakan kontak ke email: redaksi riaumadain.com
Komentar Anda
Berita Terkait
Berita Pilihan
Internasional
Jumat 26 Januari 2024, 22:52 WIB
Daftar Negara Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Ada Indonesia
Jumat 22 Desember 2023
Serangan Israel ke Gaza Palestina Telah Menelan Korban 20,000 Jiwa
Minggu 03 Desember 2023
Jerman Rebut Juara Piala Dunia U17 2023, Kalahkan Perancis Lewat Adu Punalti,
Sabtu 02 Desember 2023
Beberapa Menit Gencatan Senjata Usai, Militer Zionis Israel Bombardir Rumah Sakit Nasser
Politik
Selasa 07 Mei 2024, 06:14 WIB
Abdul Wahid Serahkan formulir pendaftaran calon Gubernur Riau 2024 ke PDIP
Rabu 17 April 2024
MK Tegaskan Putusan Sidang Sengketa Pilpres 2024 Diumumkan 22 April
Jumat 12 April 2024
Bupati Kasmarni Langsung Gelar Open House di Wisma Daerah Sri Mahkota Bengkalis
Senin 08 April 2024
Koperasi Bunsur Pesisir Cemerlang Salurkan Pinjaman ke Dua Kepada 476 Pemilik SHM Lahan TORA
Nasional
Senin 06 Mei 2024, 10:34 WIB
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Senin 06 Mei 2024
Miris! Mahkamah Agung Diduga Terindikasi Kuat sebagai Pasar Gelap Jual-beli Perkara
Sabtu 20 April 2024
Tindak Lanjuti Pelanggaran Internal, KPK Tahan 15 Tersangka Pemerasan di Rutan
Sabtu 20 April 2024
KPK Catat 14.072 PN/WL Belum Lapor LHKPN Hingga Batas Akhir Maret 2024
Terpopuler
01
Minggu 07 Agustus 2016, 07:47 WIB
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har 02
Rabu 17 September 2014, 02:20 WIB
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern 03
Sabtu 25 April 2015, 04:51 WIB
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan 04
Selasa 09 Februari 2016, 01:21 WIB
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK 05
Rabu 25 Juni 2014, 05:20 WIB
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Pekanbaru
Rabu 08 Mei 2024, 07:02 WIB
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
H.Endang Sukarelawan dan Lahmuddin Rambe Kembalikan Berkas Pendaftaran ke Partai PKB
Rabu 08 Mei 2024
Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran Bacalon Walikota Pekanbaru ke PKB dan Nasdem
Jumat 03 Mei 2024
STIH Persada Bunda Taja Seminar Nasional Hukum Pembaharuan Hukum Pidana “Tantangan dan Peluang”