Rabu, 21 Oktober 2020
  20 Desa di 13 Kecamatan Dimekarkan di Kabupaten Kampar | Bagaimana Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW | 10 Tanda-tanda Kiamat Menurut Islam Sesuai Urutan | Terima SK DPC LSM TOPAN RI Batang Peranap Siap Jalankan Tugas | Calon Bupati Bengkalis Nomor Urut 3 Kasmarni Siapkan Beasiswa S1 untuk KAT Anak Suku Akit Rupat | Pemko Pekanbaru Siapkan Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19
 
Kamis, 15/10/2020 - 10:38:03 WIB | Tis | Nasional
UU Cipta Kerja Omnibuslaw
Faisal Basri: UU Ciptaker Omnimbuslaw Tidak Kredibel dan Berpotensi Tingkatkan Korupsi

JAKARTA RIAUMADANI.COM – Ekonom senior Faisal Basri menyatakan UU Cipta Kerja (Ciptaker) atau Omnibus Law secara prosesnya tidak kredibel. Sebab, secara politik seolah semuanya bisa diatur oleh pemerintah karena kekuatan partai oposisi lemah. Hal ini menyebabkan potensi korupsi meningkat dan peluang untuk korupsi semakin hebat.

“Apalagi kalau tidak boleh mengisolasikan Omnibus Law ini di dalam ruang hampa,” kata Faisal dalam diskusi daring ‘UU Cipta Kerja vs Pemberantasan Korupsi, Kamis (15/10/2020).

Lebih lanjut Faisal berpendapat, berbagai proses legislasi sebelum penyusunan hingga pengesahan UU Ciptaker ini seakan sudah tertata sistematis. Mulai dari pelemahan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga perubahan UU Mahkamah Konstitusi.

Selain itu, ada pula penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 serta RUU Energi Terbarukan yang dinilai memuluskan eksploitasi sumber daya alam dan mempelebar ruang terjadinya praktik korupsi.

Selain diterbitkannya berbagai kebijakan kontroversial di atas, Faisal juga menyoroti praktik demokrasi di Indonesia yang semakin memburuk. Hal itu ditandai dengan lemahnya kekuatan oposisi dan absennya fungsi pengawasan serta partisipasi masyarakat seolah tidak digubris.

"Power of society atau kekuatan publik melemah, sehingga inilah yang membuat kebebasan terganggu dan konsentrasi kekuasaan cenderung disalahgunakan," kata dia.

Dengan begitu, walaupun secara ranking indeks korupsi Indonesia saat ini di posisi 73, tetapi ada penurunan partisipasi politik masyarakat.

"Ada masalah memang yang membuat benih-benih korupsi itu semakin meningkat," jelasnya.

Korupsi Politik dan Hukum

Lebih lanjut soal korupsi, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia J Danang Widoyoko membeberkan, korupsi di Indonesia pada umumnya bukan di bidang bisnis, melainkan peradilan dan politik.

“Jadi, yang belum mengalami peningkatan signifikan itu (pemberantasan korupsi) di bidang politik dan hukum,” tegasnya.

Termasuk juga, kata Danang, dalam proses pembuatan Omnibus Law yang membatasi partisipasi publik.

“Secara umum, perencanaan UU Omnibus Law tertutup dan membatasi partisipasi publik, bias kepentingan domestik seperti Kadin dan Apindo,” jelasnya.

Karena itu, dia menilai proses Omnibus Law melanggar hukum ketatanegaraan, khususnya dalam penyusunan peraturan perundangan, khususnya lagi pembatasan partisipasi publik. “Minimnya partisipasi publik justru membuka peluang masuknya berbagai kepentingan lain/asing,” tuturnya.

Terburu-Buru

Pada kesempatan yang sama, Ahli Hukum Bivitri Susanti menilai pembuatan UU Ciptaker terlalu terburu-buru. Menurutnya dia, butuh waktu lama untuk membuat metode Omnibus karena banyak pemangku kepentingan lain yang harus didengar selain buruh.

Lebih lanjut dia mengingatkan, pemangku kepentingan dalam UU Cipta Kerja bukan cuma serikat buruh. Terlebih, UU ini mencakup 78 UU lainnya yang juga punya pemangku kepentingan masing-masing.

"Jadi nelayan, masyarakat adat juga semestinya dilibatkan, jangan dikecilkan menjadi cuma satu stakeholder, yaitu serikat buruh," tuturnya.

Sebab, bila perumus UU hanya di balik meja dan tidak bicara dengan pihak yang terkena dampak, maka akan luput melihat potensi risiko yang ditimbulkan.

"UU Ciptaker ini bicara soal pengelolaan wilayah pesisir, misalnya, apa dampaknya untuk mereka yang terkena dampak langsung," tandasnya. 
Sumer: Infoanggaran.com
Rabu, 21/10/2020 - 03:52:24 WIB
Penataan/Pemekaran Desa
20 Desa di 13 Kecamatan Dimekarkan di Kabupaten Kampar
Selasa, 20/10/2020 - 22:53:32 WIB
Maulid Nabi Muhammad SAW
Bagaimana Sejarah Maulid Nabi Muhammad SAW
Selasa, 20/10/2020 - 11:52:20 WIB
Pendidikan Agama Islam
10 Tanda-tanda Kiamat Menurut Islam Sesuai Urutan
Selasa, 20/10/2020 - 11:41:05 WIB
Terima SK DPC LSM TOPAN RI Batang Peranap Siap Jalankan Tugas
Selasa, 20/10/2020 - 09:51:20 WIB
Kampanye Dialogis KBS ke Pelosok Desa
Calon Bupati Bengkalis Nomor Urut 3 Kasmarni Siapkan Beasiswa S1 untuk KAT Anak Suku Akit Rupat
Selasa, 20/10/2020 - 07:35:44 WIB
Antisipasi Wabah Virus Corona (Covid-19)
Pemko Pekanbaru Siapkan Tempat Isolasi Pasien OTG Covid-19
Selasa, 20/10/2020 - 07:25:42 WIB
LBH Brata Jaya Riau Beri Apresiasi Yang Setinggi-tingginya Kepada Kapolres Pelalawan
Terima Penghargaan Dari Komisi Nasional PAI Kapolres Pelalawan Panen Apresiasi
Selasa, 20/10/2020 - 07:15:32 WIB
Pasien OTG Tolak Isolasi Tidak Mendapat Pelayanan Sosial Enam Selama Bulan
Selasa, 20/10/2020 - 01:45:16 WIB
NARKOBA
Polsek Kampar Kiri Tangkap Pengedar Narkoba, BB 3 Paket Shabu 7,4 Gram
Selasa, 20/10/2020 - 00:43:11 WIB
Tolak UU Cipta Kerja Omnimbuslaw
Hari Ini Ribuan Mahasiswa Kembali Demo Tolak UU Cipta Kerja, Desak Jokowi Terbitkan Perppu
Minggu, 07/08/2016 - 07:47:18 WIB
Kirab Api PON 2016
Ribuan Personel Keamanan Diterjunkan Kawal Kirab Api PON 2016 Selama 11 Har
Sabtu, 25/04/2015 - 04:51:58 WIB
Eksekusi Hukuman Mati
10 Pejabat Kedubes Asing Dipanggil ke Nusakambangan
Selasa, 09/02/2016 - 01:21:32 WIB
Dugaan Korupsi Milyaran Rupiah
LSM Laporkan Satker SNVT.Dedi dan PPK, Rukun dan Irzami Ke KPK
Rabu, 17/09/2014 - 02:20:26 WIB
Pembibitan Ikan Secara Modern
Pemkab Pelalawan Kembangkan Pembibitan Ikan Secara Modern
Rabu, 25/06/2014 - 05:20:07 WIB
Capres- Cawapres Klarifikasi Harta ke KPK
Capres-Cawapres Prabowo-Hatta Klarifikasi Harta ke KPK
Rabu, 18/03/2015 - 02:45:45 WIB
PILKADA INHU
Bang Iskandar dan Mas Agus Pasangan Primadona Masyarakat Inhu, di Prediksi Saingan Berat Incumbent
Rabu, 06/05/2020 - 08:21:28 WIB
Nurbaiti Kecewa Pelayanan Pedagang di Jalan Inpres Kelurahan Selat Panjang Timur Bersikap Arogan
Selasa, 17/02/2015 - 01:01:03 WIB
Miss Indonesia 2015
Maria Harfanti Terpilih Sebagai Miss Indonesia 2015
Sabtu, 19/03/2016 - 10:51:22 WIB
Anggota Kehormatan KAHMI
Mahhfud MD Usulkan Bupati H Suyatno Jadi Anggota Kehormatan KAHMI
 
HOME | OTONOMI | POLITIK | EKONOMI | OLAHRAGA | PENDIDIKAN | BUDAYA | HUKUM | HIBURAN | NASIONAL | INTERNASIONAL | OTOMOTIF
INDEX | REDAKSI | PEDOMAN MEDIA SIBER
Copyright 2014-2020 RIAUMADANI.COM, All Rights Reserved